PENJURU. ID | Makassar – Sekretaris Wilayah DPW PKB Sulawesi Selatan, Muhammad Haikal, menyatakan bahwa dugaan skandal yang menyeret Wakil Ketua II DPRD Jeneponto dan seorang legislator dari Takalar dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat apabila terbukti kebenarannya.
Hal itu ia sampaikan langsung di hadapan massa aksi Gerakan Rakyat Turatea (GRT) saat menemui mereka di depan Hotel Aryaduta Makassar, Senin (8/12/2025).
Di tengah demonstrasi tersebut, Haikal menegaskan bahwa DPW PKB Sulsel tidak mengabaikan laporan dari masyarakat. Ia memastikan bahwa partai akan memproses aduan itu sesuai mekanisme internal, namun tetap membutuhkan alat bukti yang sah sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kalau secara etik, itu melanggar etik, berat pasti. Persoalannya, meskipun itu berat kalau terjadi, tapi kita butuh alat bukti. Ini yang kami proses,” ujarnya.
Haikal menjelaskan bahwa PKB tidak dapat menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan tuduhan. Verifikasi, pembuktian, dan prosedur etik partai harus dipenuhi untuk menjamin keputusan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas kami di DPW itu memproses ini sesuai dengan mekanisme partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, maka kami butuh bukti kuat untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai bahwa ini benar,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa apabila bukti yang meyakinkan ditemukan, PKB tidak akan ragu mengambil langkah tegas. “Kalau ada buktinya dan kita sama-sama buktikan, pasti partai akan mengambil sikap soal ini,” tegas Haikal.
Aksi GRT membawa tiga tuntutan utama, yakni:
1. Meminta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), turun tangan dan mengambil tindakan tegas atas dugaan skandal perselingkuhan dua legislator tersebut.
2. Mendesak DPW PKB Sulsel serta DPC PKB Jeneponto dan Takalar menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Basir dan Sri Reski Ulandari yang dianggap mencoreng marwah partai.
3. Meminta Badan Kehormatan DPRD Jeneponto dan DPRD Takalar memproses dugaan pelanggaran etik secara transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.
Demonstrasi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan, sementara pihak PKB menyatakan siap membuka ruang klarifikasi dan menunggu pembuktian lanjutan sebelum menentukan langkah resmi berikutnya.
