Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hampir seluruh lini kehidupan kian terdampak. Berbagai skema pengaturan dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah suatu Negara. Namun tampaknya pandemi global yang menginfeksi jutaan umat manusia di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia belum terbukti secara protektif mampu membasmi mahkluk tak kasat mata ini meski rumor yang beredar telah ditemukan vaksin.
Sebagai salah satu organisasi kepemudaan ternama, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil tanggung jawab walaupun dengan langkah dialogis yang bertajuk “Negara Harus Bagaimana Pasca Covid-19: Perspektif Hukum, Ekonomi & Pendidikan”. Sebagaimana Ketua PWPM NTB, Muslimin Magenda menuturkan melalui siaran pesan singkatnya yang diterima tim redaksi Penjuru.id, pada Kami malam (11/6/2020).
“Harus diakui, bencana Covid-19 telah menguras banyak materi, energi, dan pikiran sebagian besar manusia di muka bumi ini. Tentu saja Indonesia termasuk Negara yang sangat terpukul”.
Dampaknya, Muslim menambahkan, berbagai persoalan di negeri ini sudah kompleks dan nyaris tak dapat diatasi. Mulai dari sekitor ekonomi yang menyebabkan PHK massal, para pekerja mandiri telah kehilangan modal, pengangguran dan kemiskinan kian meningkat, melemahnya rupiah dihadapan dollar tentu akan membebani keuangan Negara yang berujung pada membludaknya jumlah hutang luar negeri.
“Berbagai persoalan muncul dan hampir tak dapat dikendalikan. Di sektor ekonomi, sedikitnya 3 Juta pekerja di Indonesia telah di PHK. Jutaan pekerja mandiri kehilangan modal. Pengangguran kian bertambah. angka kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19 bertambah sekitar 4,8 juta orang. Tentu ini akan menjadi beban Negara. Belum lagi soal bertambahnya hutang Negara plus melemahnya rupiah terhadap dolar. Begitu kompleks masalah Negara saat ini”.
Lebih lanjut akademisi perguruan tinggi Muhammadiyah ini menilai, di satu sisi kondisi seperti sekarang dapat memicu angka kriminal makin meningkat maka penegakkan hukum harus di perketat, tetapi disisi lain produk hukum terbengkalai. Dengan demikian ia berharap agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan ditengah pandemi ini. Apalagi mengesahkan UU dan sejumlah produk hukum lainnya secara premateur.
“Di satu sisi, kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus kriminal. Energi untuk penegakan hukum mau tidak mau harus lebih di perketat. Di sisi lain, kegiatan produksi aturan Negara juga terbengkalai. Kita tidak berharap ada pihak yang sengaja mengambil celah keuntungan di tengah Covid-19 dengan membuat produk hukum disahkan secara prematur. Salah satunya RUU Cipta kerja”.
Adapun masalah lain yang di soroti yaitu aturan main dalam konteks Pilkada serentak yang tidak efektif saat kampanye padahal tuntutan memperbaiki peradaban melalui kontestasi demokrasi yang berkualitas. Di sektor lainnya, yaitu pendidikan juga berdampak karena aktivitas beralih ke system virtual, hanya saja kendalanya terdapat kelemahan serta buruknya kualitas jaringan internet sehingga harus ada keberpihakan Negara terhadap peserta didik yang terbebani dengan biaya pendidikan serta sarana belajar virtual yang tidak mampu di jangkau.
“Kita juga sedang menuju pilkada. Aturan mainnya tentu saja bisa berubah sesuai konteks keadaan saat ini. Rakyat tentu menginginkan pilkada berkualitas. Covid-19, menghambat banyak proses, termasuk kampanye dan lain-lain. Di sektor pendidikan, tidak banyak yang bisa diharapkan pula. Aktifitas pendidikan ikut tergerus. Sekolah-sekolah, kampus, pendidikan non formal semua beralih ke model virtual. Tentu ini tidak bisa diharapkan. Masalah kesetaraan sinyal internet di Indonesia untuk mengakses pendidikan virtual hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah dunia pendidikan saat ini. Kita juga tidak tahu bagaimana keberpihakan Negara terhadap anak-anak Indonesia yang tidak mampu lagi membayar biaya sekolah akibat orangtua mereka kehilangan pekerjaan”, sambungnya.
Karenanya, diperlukan solusi dari semua pihak agar dalam kesempatan diskusi Nasional secara virtual nanti diharapkan ada pencerahan untuk memperbaiki keadaan negeri. Apalagi narasumber yang akan mengisi sesi diskusi merupakan para pakar kenamaan yang mumpuni di bidangnya.
“Semua ini harus dipikirkan solusinya. Untuk itu, kami Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB mengundang kita semua agar terlibat dalam diskusi ini. Bersama bang Refly Harun, pak Drajad Wibowo, dan bang Syafril diharapkan dapat memberikan pencerahan untuk Negeri. Dengan begitu kita bisa tetap optimis menatap masa depan bangsa ini ke depan. Setidaknya kita paham bagaimana idealnya Negara ini diperlakukan pasca Covid-19”, tutupnya dengan penuh optimis.
(A/M)
