Cilegon. Ketua Umum Forum Pemerhati Lingkungan dan Implementasi Pembangunan (FPLIP) secara tegas mengintruksikan pengurus dan anggota untuk selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah terhadap masyarakat terutama tentang lingkungan hidup.
Ketua Umum FPLIP Dede Saefulloh mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang harus terus disikapi dalam hal ini, PSEL menjadi perhatian FPLIP.
*Saya cuma ingin menyampaikan pendapat atau edukasi melalui media ini terkait isu kerjasama antara pemerintah kota Cilegon dengan PSEL, Kita sebagai masyarakat selalu mendukung setiap langkah kebijakan pembangunan kota Cilegon. Didalam kebijakan ini peran serta masyarakat sangat penting untuk meminta informasi, mengawasi dan mengkritisi terutama tentang PSEL”ungkapnya
Lanjutnya. diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dengan ini masyarakat kota Cilegon punya hak untuk mendaptakan i formasi dan mempertanyakan informasi terkait persoalan tersebut.
“Tentunya dalam kebijakan ini iatas kepada dinas lingkungan hidup kota Cilegon ada lembaga legeslatif yakni DPRD kota Cilegon dan lembaga eksekutif walikota kota Cilegon. Hal-hal yang wajar dipertanyakan masyarakat terkait PSEL” tegasnya.
Dede berharap informasi bisa diberikan kepada masyarakat seperti nilai kontrak dan sumber anggaran, proses tender atau penunjukan perusahaan, dampak lingkungan, lokasi pembuangan/pengelolaan sampah, standar pelayanan, durasi kerja sama, potensi konflik kepentingan, dan transparansi hasil kerja.
