PENJURU.ID | OPINI – Setiap kali isu kenaikan gaji guru mencuat, ruang publik hampir selalu dipenuhi dua pandangan yang saling berhadapan. Sebagian menganggap kenaikan gaji merupakan konsekuensi logis atas besarnya tanggung jawab guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagian lainnya mempertanyakan kemampuan negara membiayai kebijakan tersebut di tengah berbagai kebutuhan pembangunan. Perdebatan ini sesungguhnya sering berhenti pada angka-angka anggaran, padahal persoalan utamanya bukan sekadar besaran penghasilan guru, melainkan bagaimana negara menjalankan amanat konstitusi dalam memuliakan pendidikan.
Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan arah yang sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi tersebut tidak mungkin diwujudkan tanpa kehadiran guru yang profesional, bermartabat, dan memperoleh dukungan yang layak.
Ironisnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru masih sering diposisikan sebagai persoalan belanja negara. Padahal, guru bukan sekadar tenaga kerja dalam birokrasi pendidikan. Guru merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa depan. Negara dapat membangun sekolah yang megah, menyediakan perangkat digital, bahkan mengembangkan kurikulum yang modern. Namun, seluruh investasi tersebut akan kehilangan makna apabila guru yang menjalankannya masih harus dibayangi persoalan kesejahteraan.
Hubungan antara kesejahteraan dan kinerja bukan sekadar asumsi. Berbagai penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa kompensasi yang adil mampu meningkatkan motivasi kerja, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Dalam konteks pendidikan, guru yang memperoleh penghargaan secara layak memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi, mempersiapkan pembelajaran, mengikuti pelatihan, serta berinovasi di kelas. Sebaliknya, ketika energi guru tersita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ruang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi semakin terbatas.
Tentu saja, menaikkan gaji guru bukan solusi tunggal. Kinerja guru dipengaruhi pula oleh kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, kesempatan mengikuti pengembangan profesional, sistem evaluasi, hingga ketersediaan sarana pembelajaran. Namun, sulit mengharapkan profesionalisme yang optimal apabila kesejahteraan masih menjadi persoalan mendasar. Profesionalisme dan kesejahteraan merupakan dua sisi yang saling menguatkan, bukan dua agenda yang dapat dipisahkan.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus memperkuat tata kelola pendidikan, termasuk melalui restrukturisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempertegas fungsi pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pendidikan melalui pembinaan kompetensi, pendidikan profesi, serta pengembangan talenta guru. Perubahan kelembagaan tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar apabila berjalan seiring dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan guru secara berkeadilan.
Perdebatan mengenai gaji guru seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban fiskal semata. Perspektif tersebut terlalu sempit untuk menjawab tantangan pembangunan manusia Indonesia. Anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun anggaran, tetapi menentukan kualitas generasi yang akan memimpin bangsa beberapa dekade mendatang. Negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas umumnya juga menempatkan guru sebagai profesi yang dihormati, baik secara sosial maupun ekonomi.
Amanat konstitusi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan gedung sekolah, penyusunan kurikulum, atau penyediaan teknologi pembelajaran. Amanat tersebut juga menuntut keberpihakan yang nyata kepada guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan. Gaji yang layak bukan sekadar bentuk penghargaan atas profesi guru, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, bermartabat, dan berkelanjutan. Ketika kesejahteraan guru ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran negara, melainkan sebagai investasi konstitusional untuk masa depan Indonesia.
Penulis: (Rabiatul Adawiyah)
Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Pamulang
