Penjuru.id |Nunukan — Komitmen untuk menjaga dan mengawal aset negara yang berada dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kembali ditegaskan melalui kunjungan dan koordinasi ke sejumlah pihak terkait, di antaranya Pos Polisi Sei Mengaris, Maspera, Koperasi Mertasari, serta Koperasi Sekikilan Jaya.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan memastikan keberadaan serta pengelolaan kawasan HTR tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kunjungan tersebut, disampaikan Nasli hizam pane selaku ditrktur eksekutif Masyarakat peduli agraria bahwa keberadaan HTR memiliki nilai strategis, bukan hanya dari sisi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta pengelolaan aset negara yang harus dijaga secara bersama-sama.
“Kami datang untuk menyampaikan komitmen bahwa aset negara dalam bentuk HTR harus dijaga. Pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib, sesuai aturan, dan tetap memperhatikan hak serta kepentingan masyarakat,” Nasli
Koordinasi dengan Pospol Sei Mengaris juga dipandang penting dalam rangka menjaga situasi keamanan dan mencegah munculnya konflik di lapangan. Sementara komunikasi dengan Maspera, Koperasi Mertasari, dan Koperasi Sekikilan Jaya diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga kawasan dan memastikan pengelolaan HTR tidak menyimpang dari tujuan awal program.
Senada dengab itu Fathur S.H. Selaku divisi hukum maspera mengatakan Pihak yang melakukan kunjungan menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kawasan HTR sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku, dengan mengedepankan dialog serta verifikasi terhadap data dan dokumen yang ada.
“Kami tidak ingin ada aset negara yang terbengkalai ataupun dikelola tanpa kejelasan. Karena itu, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga, mengawasi, dan memastikan kawasan HTR memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” Ujar Fathur
Ke depan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait akan terus dilakukan untuk mendorong tata kelola HTR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk memastikan aset negara tetap terlindungi, dan terjaga, serta kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan HTR.
