PENJURU.ID | Jakarta – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disahkan pada 8 Oktober 2020 membuat para buruh akan gelar aksi demonstrasi yang rencananya di depan Gedung DPR//MPR.Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan izin kepada elemen buruh, yang hendak menggelar aksi terkait RUU Cipta Kerja. Namun polisi tetap menyiagakan pasukan untuk berjaga dilokasi.
Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol mengatakan bahwa, keputusan itu diambil karena saat ini Jakarta masih menerapkan PSBB. Dalam aturan tersebut kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian seperti aksi demo tidak diizinkan.
“Jadi Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin keramaian atau SPTP untuk kegiatan yang sifatnya berkumpul ramai-ramai di masa pandemi COVID-19 ini. PSBB perketatan sudah jelas ada aturan yang mengatur,” ujar Yusri pada, Senin (5/10/2020).
Yusri juga menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengeluarkan izin untuk melakukan aksi tersebut.
“Kita mengimbau kepada para pendemo-pendemo hari ini (5 Oktober 2020) sampai tanggal 8 untuk sebaiknya tidak usah datang karena sama sekali kita nggak mengeluarkan izin,” tuturnya.
Ia mengimbau untuk para aksi membatalkan rencana tersebut dan meminta agar aspirasi disampaikan dengan cara lain tanpa menimbulkan keramaian ditengah pandemi saat ini.
“Makanya secara preemtif kita mengimbau kepada mereka semua khususnya teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang akan mau melaksanakan unjuk rasa. Kita imbau preemtif kepada mereka semua udahlah tolong PSBB ini. Jakarta ini sudah zona merah, enggak usahlah. Sampaikan aspirasi kan ada cara yang terbaik,” jelas Yusri.
Yusri mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para buruh baik di Jakarta maupun di wilayah lain agar tidak melaksanakan aksi tersebut. Namun jika tetap maksa untuk aksi akan dibubarkan oleh petugas.
“Kita telah sampaikan di wilayah-wilayah yang mau berangkat kita bubarkan kita sampaikan supaya mereka tidak datang ke sini,” ungkapnya.
(Wida Deviana)
