PENJURU.ID | TABANAN – Jika saya Gubernur Itu, saya akan mundur. Tapi, itu bukan cara saya. Maka saya akan kembalikan pin emas Kapolri. Kemudian ubah kebijakan, misalnya lockdown.
SEANDAINYA saya Gubernur Itu, saya ingin menggelar konferensi pers. Saya undang banyak wartawan dari berbagai media. Dari yang media betulan, maupun yang abal-abal. Pokoknya semua yang mengaku dari media, saya undang.
Kalau mengundang awak media dalam jumlah banyak bisa menimbulkan kerumunan dan bisa jadi blunder lagi, seperti blunder-blunder saya terdahulu, saya punya cara alternatif. Saya bicara lewat Pak Sekda saja. Tapi, cara ini sepertinya kurang elegan. Saya akan tampil sendiri untuk saat ini. Saya akan bicara secara live di Youtube. Sekalipun nanti banyak yang teriak-teriak di kolom komentar Youtube, akan saya biarkan saja. Saya sudah tahan banting dan gebuk, kok.
Jadi begini. Saya tidak tahu bahwa kerja saya dalam melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang pada 3 sampai 20 Juli 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4 pada 21-25 Juli 2021,yang selanjutnya diperpajang lagi pada 26 Juli 2021, juga diperlama dari 3-9 Agustus 2021 akan dinilai Pak Kapolri. Aduh, kalimatnya agak panjang. Tapi, begitulah saya.
Oke lanjut. Saya tidak tahu bahwa tanggung jawab menjalankan PPKM berjilid-jilid itu juga dinilai. Seperti anak sekolah. Yang membuat saya terkejut adalah bahwa hasil penilaian Pak Kapolri, saya selaku gubernur menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan PPKM. Atas kinerja saya ini, saya mendapat penghargaan berupa pin emas dari Kapolri. Tapi, penyerahannya lewat Kapolda, sih, kolega saya di provinsi.
Saya tidak tahu apakah pin emas ini bisa diuangkan. Bila bisa, mungkin akan saya jual. Bukan dijual di pinggir Jalan Diponegoro atau Hasanuddin. Di sana akan ditawar murah. Bisa jadi saya akan melelang saja. Jika hasil lelang bisa dapat Rp1 miliar saja, itu sudah lumayan dan akan saya bagikan untuk warga yang terdampak atas perbuatan saya.
Eh, maaf, sebetulnya banyak pembatasan ini-itu yang membuat banyak orang susah itu bukan sepenuhnya kelakuan saya lho. Ini perintah atasan saya. Presiden. Kolega saya, sama-sama “petugas partai”. Tentu bukan Presiden sendiri, ada Mendagri yang mantan Kapolri, kolega Pak Kapolri saat ini.
Namun, maaf beribu maaf, pin emas sebagai penghargaan itu membuat saya galau. Bagi saya, Rp1 miliar dari hasil lelang pin emas itu tak ada artinya. APBD provinsi tahun 2021 sekalipun digebuk pagebluk Covid-19, masih lumayan banyak. Total yang akan saya belanjakan di tahun 2021 ini sekitar Rp8 triliun. Itu semua dalam bentuk uang. Tidak ada campur daun.
Asal tahu saja, kami masih memungut pajak dan bea-bea dari para pemilik kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lainnya. Dan tentu saja, kami masih kecipratan pajak rokok. Saya terima kasih pada para perokok yang masih memberi kami tambahan fulus.
Memang pemasukan dari itu semua terdampak. Tapi, tidak banyak. Bahkan, masih mending daripada pendapatan kabupaten/ kota di provinsi yang saya pimpin, yang betul-betul terganggu. Apalagi bagi kabupaten yang selama ini bergantung dari pariwisata. Dari pajak hotel dan restoran. Seperti yang dialami bupati, kolega saya juga di partai. Sekarang APBD bupati kolega saya itu APBD-nya gak ada separonya dari APBD yang saya Kelola. Kalau dulu, sebelum pagebluk, APBD kami bersaing. Sekalipun kabupaten, APBD-nya “11-12” dengan APBD provinsi yang saya kangkangi. Memang itu kabupaten kaya. Dulu. Sekarang? He-he-he.
Karena saya sudah kadung menyebut APBD, maka saya akan sebutkan. Mohon disimak angka-angka yang bikin kulit kening mengkerut. Mungkin angka-angka ini akan membuat Anda bosan. Tapi apa boleh buat, saya harus menyampaikan ini.
Pertama, pendapatan daerah yang saya pimpin tahun anggaran 2021 masih saya rancang Rp6 triliun. Rinciannya, dari pajak asli daerah Rp2,7 triliun, pendapatan dari transfer pemerintah pusat Rp2,8 triliun lebih. Kami juga dapat pemasukan dari pendapatan lain-lain berupa hibah sebesar Rp5,7 miliar.
Kedua, masih dalam tahun anggaran 2021, kami juga merancang belanja Rp8,5 triliun. Sebagian besar, belanja itu untuk belanja operasi sebesar Rp4,7 triliun lebih, belanja modal Rp2,1 triliun, belanja tak terduga Rp54 miliar, serta belanja transfer untuk bagi hasil dan bantuan keuangan Rpp 1,5 triliun. Agar Anda tidak bingung, belanja transfer itu di antaranya saya bagi-bagi untuk kabupaten kota karena telah membantu saya memunguti pajak-pajak dan bea-bea yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi, untuk memunguti pajak-pajak dan bea-bea tadi, saya berbagi tugas dengan kabupaten/ kota. Maka, hasilnya saya dum-dum juga ke pihak yang telah membantu saya. Begitu sodara-sodara.
Jika dilihat dari data di atas, memang pendapatan dari Pemprov yang saya pimpin tidak sebanding dengan belanja yang saya rencanakan. Tapi, tenang, saya punya pemasukan dari yang lain untuk menutupi defisit belanja dan pendapatan tersebut. Biasa, kami memang selalu memasang defisit. Karena kami tahu, akan bisa ditutupi dari pembiayaan. Pembiayaan itu nanti rinciannya dari Silpa dan pinjaman dari pemerintah pusat. Total pembiayaan dari keduanya itu Rp2,5 triliun.
Silpa ini kependekan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Maksudnya, tahun lalu kan saya kelola dana triliun rupiah juga lewat APBD 2020. Itu tidak habis. Ada sisanya. Nah, sisanya itu Rp1,04 triliun lebih. Lumayan banyak. Sekalipun saya tahu, tahun 2020 lalu, banyak rakyat saya yang susah cari uang untuk menghidupi keluarga. Tapi, saya sukses merancang sisa anggaran tahun lalu Rp1 triliun. Catat: Rp1 triliun, ya!
Jadi, pembiayaan yang lain sebesar Rp1,5 triliun akan saya dapatkan dari utang pada pemerintah pusat. Dana itu berupa program PEN. Pemulihan ekonomi nasional. Dana itu akan saya pakai untuk membangun Pusat Kesenian di daerah Timur. Itu proyek besar. Lebih besar dari Art Center yang dibikin bapaknya mantan Wali Kota yang jadi saingan saya saat Pemilihan Gubernur lalu.
Saya memang suka proyek besar-besar. Karena, tahu sendiri lah, dulu waktu saya jadi anggota Banggar di DPR, saya itu sering memelototi duit ribuan triliun. Itu duit APBN. Salah satu proyek besar di APBN beberapa tahun silam adalah proyek Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Terus jadi kasus. Diobok-obok KPK.
Saya sempat diperiksa juga lho. Syukurnya, saya cuma jadi saksi. Sedangkan kolega saya di DPR macam Nazaruddin, Angelina Sondakh dan lain-lain kejeblos penjara. Mereka itu politikus “kemaren sore”, gak seperti saya. Saya ini sudah berpolitik sejak zaman Orde Baru. Saat Golkar masih berkuasa. Saya ada di sana juga. Maaf, saya mengenang masa lalu. Yang indah. Tapi lebih indah di masa sekarang. Kan saya sekarang gubernur.
Jika ada yang bertanya apakah bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak PPKM tersebut ada di APBD yang saya teken bersama kolega saya di DPRD provinsi, maaf beribu maaf, itu memang tak ada. Anda kan bisa lihat sendiri, tadi saya sebutkan belanja tidak langsung cuma saya rancang Rp54 miliar. Nggak banyak sih. Tapi kan sudah saya anggarkan.
Oke, saya beberkan APBD yang saya kelola ini hanya untuk menyatakan bahwa saya punya banyak uang, ya. Maksudnya uang provinsi yang saya kelola. Klir ini. Jadi, penghargaaan berupa pin emas sekalipun, kalau diuangkan gram-gramannya, itu tak ada “tahi-tahi”-nya sama sekali bagi APBD yang saya kuasai. Kan saya gubernur, penguasa anggaran provinsi. Bahkan, dilelang pun paling banter Rp1 miliar. Itu setara ketika saya sekali duduk sambil menyeruput kopi (tanpa gula) campur arak di teras rumah jabatan, duit segitu sudah masuk ke kas daerah melalui para pembayar pajak-pajak dan bea-bea yang saya sebut tadi.
Tapi, saya memang butuh prestise atas kebijakan yang saya lakukan dalam pandemi ini. Dan Pak Kapolri memang memberikan itu. Sesuatu yang amat saya butuhkan. Pak Kapolri memang mengerti saya.
Sayangnya, banyak orang tak tahu soal ini. Soal prestise yang saya butuhkan itu. Terutama mereka yang suka ribut-ribut. Khususnya di medsos. Ada profesor virus, ada aktivis lingkungan yang pengacara yang suka demo bertahun-tahun, ada juga aktivis yang kepala dusun, belum lagi mantan anggota KPU yang sekarang jualan buah, juga petinggi parpol yang sering lompat sana-sini, juga ada cewek yang jualan sandal tapi ikut-ikutan berpolitik, dan masih banyak lagi.
Saya ini sebetulnya koppig. Kepala batu. Seperti Pak Harto sebagaimana julukan yang diberikan oleh Bung Karno. Tapi, saya pikir lagi, dengan hati nurani, akhirnya dengan berat hati saya harus mengembalikan penghargaan berupa pin emas ini kepada Pak Kapolri.
Saya bukannya tidak menghargai Pak Kapolri. Tapi, saya harus menunjukkan sikap sedih melihat rakyat saya yang meninggal. Itu harus saya tunjukkan di depan keluarga mereka yang sedang bersedih. Lagi pula, itu karena perbuatan saya yang tak mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik. Asal tahu saja, ya, sejak PPKM darurat 3 Juli 2021 yang dilanjutkan PPKM berlevel hingga 5 Juli 2021 ini, sudah ada 754 orang meninggal dengan diagnosis Covid-19. Itu nyawa manusia. Bukan serangga.
Jika mau dirinci, 754 orang yang wafat bermacam-macam profesi atau pekerjaannya. Ada tenaga kesehatan, sopir, pedagang pasar, pegawai negeri, dan lain-lain. Memang sebagian dari mereka punya penyakit bawaan, tapi sebagian lagi tidak. Data yang saya pegang, yang mati karena punya penyakit bawaan hanya 63 persen, sedangkan sisanya sebanyak 37 persen orang ini dulu-dulunya tak berpenyakitan.
Jadi, karena penerimaan penghargaan sebagai penyelenggara PPKM terbaik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sudah membuat gaduh, saya mohon maaf kepada rakyat saya. Saya juga mengembalikkan pin emas ini kepada Pak Kapolri, meski saya sebetulnya berat hati. Sebab, saya kan harus menjaga wibawa, agar tak tampak seperti orang yang “menari di atas penderitaan para korban dan keluarganya”. Saya juga Homo sapiens, seperti rakyatku yang lain.
O, ya. Hampir tertinggal. Saya berpikir bahwa mengembalikan pin emas pun tidak akan mengubah apa-apa. Maka saya akan membuat pertaubatan. Saya juga akan mundur. Tapi, mundur bukan lah cara saya. Bukan cara Indonesia. Lagi pula, saya kan sudah capek tenaga dan dana untuk sampai di puncak ini. Enak saja, mundur. Maka, saya tak jadi mundur. Saya akan mengubah kebijakan dalam penanganan pandemi ini ke jalan yang benar sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan.
Mungkin, nanti saya akan minta Presiden agar provinsi yang saya pimpin di-lockdown. Saya akan minta presiden ikut menanggung kebutuhan hidup rakyat saya. Saya juga akan merombak APBD secara besar-besaran. Menunda sejumlah proyek yang mencapai triliunan, dan memangkas tambahan penghasilan PNS yang juga triliunan. Sebelum itu saya lakukan, akan saya lakukan pada diri saya sendiri. Saya akan mengembalikan gaji dan tunjangan saya untuk penanganan Covid-19. Lagian, saya sudah kaya, kok. Minuman saya juga tak mahal-mahal amat. Cuma kopi campur arak.
Langkah ini bisa jadi akan tidak populer bagi sebagian orang. Terutama bagi bawahan saya di Pemprov. Yakni para PNS. Walau begitu, mudah-mudahan modus ini bisa mengembalikkan nama saya di mata rakyat yang belakangan begitu gemas bin sewot terhadap saya. Apalagi Pilgub sebentar lagi. Dan saya masih bisa maju di Pilgub sekali lagi.
Upaya ini kemungkinan akan menjadi yang pertama di Indonesia, bahwa kita pernah melakukaan karantina wilayah yang diatur di UU Kekarantinaan Kesehatan. Dan kalau hasilnya bagus, semoga bisa diterapkan di daerah lain yang kasus Covid-19-nya masih tinggi. Dan saya lah pionernya.
Itu menurut saya. Itu pun hanya andaian saya saja. Seandainya saya Gubernur Itu.
(Yoyok Raharyo)
