PENJURU.ID | Padang–Sumatera Barat menolak rapid test karerna tidak akurat, tapi mengratiskan test PCR-Swab dengan kapasitas 3.500 per hari. Jumat, (10/07/2020).
Test kilat rapid bisa menjadi bisnis tersendiri pada masa pandemi COVID-19 dan juga bisa menjadi sumber pengurasan anggaran negara dan daerah.
Sumatera Barat salah satu daerah yang tidak menganggarkan pembelian alat rapid test dengan alasan utamanya sangat ilmiah “Rapid test tidak bisa dipercaya,” ujar dokter Andani Eka Putra kepada PENJURU.ID.
Sumatera Barat test dilakukan dengan PCR-Swab dengan hasil akurasi 99 persen bisa dipercaya. Metode PCR dinilai lebih akurat karena bisa mendeteksi virus pada orang dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, PCR Polymerase Chain Reactiontes bekerja dengan cara mendeteksi bahan genetik spesifik di dalam virus
Kepala Pusat Laboratorium Universitas Andalas dokter Andani Eka Putra, test swab bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya bisa diketahui dalam 24 jam beserta kapasitas laboratorium 3.500 sehari.
Selama tiga bulan lebih Laboratorium Universitas Andalas telah melakukan test PCR-Swab sudah mencapai 55.000 lebih dengan jumlah penduduk 7 Juta Jiwa, ini merupakan pengujian yang sangat terwakili berdasarkan jumlah penduduk Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga pernah menyampaikan “daerah yang sudah kembali menjadi zona hijau, yakni sudah tidak ada lagi pertumbuhan kasus baru dalam sebulan terakhir. Semua kasus positif COVID-19 yang ada sudah 100 persen sembuh dan tidak ada kematian karena COVID-19 dalam sebulan terakhir yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pasaman Barat” keempat daerah tersebut dipersilahkan untuk menentukan kebijakan membuka sekolah tatap muka langsung.
Pada saat wilayah di luar Sumbar kewalahan melakukan test PCR-Swab Sumbar sampai kekurangan sampel untuk dites, kemudian Sumbar juga menggratiskan test untuk para pedagang dan pengunjung pasar, anak sekolah dan pesantren.
Kita berharap yang ingin bepergian urusan bisnis juga bisa dilakukan test gratis akan tetapi itu tidak bisa karena peraturan menyatakan hanya rumah sakit yang boleh mengeluarkan surat keterangan untuk perjalanan dinas, semoga regulasi ini bisa dilakukan kaji ulang oleh pemerintah.
Reza
