PENJURU.ID | Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua guna menekan pergerakan di masa pandemi ini.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Kebijakan ini mengatur dimana kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap. Peraturan ini dianggap efektif untuk menekan penyebaran virus corona.
Kebijakan ini dianggap menyusahkan warga DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta yang bekerja di Ibu Kota.
“Ini menyusahkan masyarakat. Masyarakat kan butuh bekerja. Tapi penggunaan sepeda motor dibatasi dengan embel-embel menekan pergerakan,” kata seorang warga bernama Gilbert, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).
Menurutnya, kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua untuk mencegah angka penularan dianggap tidak masuk akal. Dia mengatakan kalau penyebaran virus corona tertinggi bukan berasal dari pengendara motor.
“Paling banyak itu ada dari kendaraan umum dan kedua itu dari komplek rumah lingkungan,” tutur Gilbert.
“Jadi itu (kebijakan ganjil genap) tidak menjawab persoalan karena bukan tertular dari sepeda motor melainkan lingkungan kita,” tambahnya.
Selain itu, menurut Gilbert pada masa pandemi ini banyak warga yang keadaan ekonominya sedang terganggu. Jika kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua tetap diberlakukan, otomatis warga akan terarahkan untuk menggunakan transportasi publik. Hal tersebut justru akan menambah pengeluaran.
“Mau bagaimana pun naik motor jauh lebih murah ketimbang naik kereta atau kendaraan umum lainnya. Ini tidak menjawab persoalan untuk kasus ekonomi,” jelasnya.
Namun, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat bahwa kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua diberlakukan untuk menekan jumlah kendaraan yang beredar di Ibu Kota.
“Kebijakan ganjil genapnya saya setuju, sebab 75 hingga 80 persen kendaraan di Jakarta itu adalah sepeda motor. Artinya linier dengan penurunan kemacetan,” kata Djoko, dilansir dari CNNIndonesia.com.
Namun, Djoko mengkritik rencana kebijakan pemerintah dengan memberlakukan ganjil genap untuk sepeda motor yang dihubungkan dengan penekanan angka virus Corona. Menurutnya, tidak ada korelasi akan dua hal tersebut.
“Ya enggak nyambung gitu loh. Jujur saja ini tidak ada hubungannya. Masa dari motor ke corona,” kritiknya.
Djoko juga berpendapat pemerintah harus menyediakan alternatif bagi masyarakat apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jika tidak ada alternatifnya, pemerintah dianggap tidak bisa melaksanakan kebijakan itu.
“Emangnya pemerintah mau menanggung semua masyarakat yang terdampak karena kebijakan ini. Jadi sekarang belum ada pilihan lain,” tutupnya.
(Nazla Aurelya)
