PENJURU.ID | DENPASAR – Seringnya wacana pembukaan pariwisata bali dari pemerintah yang batal di lakukan, membuat banyak pelaku wisata merasa rugi. Mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk persiapan tersebut, tetapi akhirnya batal.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar melihat hal tersebut menemui ke Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Propinsi Bali, Jumat kemarin (7/5). Kehadiran mereka untuk menanyakan sikap tegas apa yang dilaksanakan oleh dewan.
Mengingat pelaksana pariwisata seolah-olah berlangganan terkena prank atau hoaks saat pemberitahuan pariwisata internasional akan dibuka. Disamping itu, mereka membicarakan nasib pekerja dan kelangsungan ketahanan pangan di Bali.
Agen Hukum, Advokasi, dan Pengkajian Strategis GMNI Denpasar, Daffa Daifullah, sampaikan belum lihat ada peraturan dan cara yang tegas yang dikerjakan pemerintahan untuk Bali.
Bahkan juga, dari peraturan semenjak Covid -19, tidak ada cara riil yang dijalankan untuk menolong pariwisata kembali bangkit. “Menteri Pariwisata contohnya, membuat zone- zone hijau, sebagai langkah untuk membangkitkan pariwisata Bali kembali. Kami tetap pastikan janganlah sampai peraturan pariwisata sampai ke warga akan berbeda,” terangnya.
Daffa mengatakan kalau faksinya menyarankan dan meyakinkan kapan pariwisata di Bali akan dibuka untuk internasional. “Warga Bali lelah kemakan hoaks pemerintahan terus. Karena benar-benar berpengaruh sekali dengan warga. Secara sosiologis banyak terimbas selain pelaksana pariwisata, seperti pekerja, dan kami sebagai agen perubahan selalu merasakan sakitnya. Dalam kesempatan kali ini kami suarakan hal tersebut,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Daffa menambahkan harus jadi catatan buat pemerintahan tiap keluarkan peraturan. “Kami dari GMNI menekan Gubernur Bali dan DPRD harus satu suara dalam pastikan pembukaan pariwisata Juni atau Juli ini. Karena, begitu banyak yang dijanjikan sebelumnya. Kami menyaksikan pertanda terkena hoaks kembali dari pemerintahan pusat,” tambahnya.
“Kami juga merasakan nasib yang sama dengan maksud dan tujuan kehadiran GMNI. Saya sendiri juga sebagai aktor pariwisata yang paling terimbas dan merumahkan pegawai hotelnya.” kata Wakil Ketua DPRD Bali Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati saat di konfirmasi penjuru.id melalui sambungan telepon.
“Sebagai individu saya juga terimbas sekali, karena saya aktor pariwisata,” tegasnya.
DPRD Bali harus tegas dengan pemberitahuan tentang Kapan Pariwisata Bali akan Buka
Ditambahnya, bila saat ini dibuka untuk lokal masih ruginya gilaan. “Jika misalkan ada 103 kamar, cuma terisi tamu 5 kamar. Pegawai ke kantor yang perlu kerja, hingga biaya operasional sama penghasilan benar-benar jauh sekali. Mereka akan meminta harga Covid, karena pelancong lokal daya membeli benar-benar kurang,” cetusnya.
“Hasil diskuai dengan GMNI ini akan dikatakan ke instansi. Sebagai perwakilan instansi, dia akui tidak mempunyai wewenang untuk memutus sesuatu sendiri dalam audiensi itu, karena ada banyak tingkatan yang perlu dilaksanakan untuk mendapat persetujuan bersama.” jelas Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
Disebutkannya, surat persetujuan dari hasil dialog akan dilaksanakan penandatanganan supaya seterusnya GMNI bisa mengevaluasi seberapa jauh Dewan mengaspirasikan suara rakyat.
Pada kondisi seperti sekarang ini, dia mengharap Bali kedepan tidak boleh memercayakan bidang pariwisata. “Perkebunan dan pertanian harus ditingkatkan, tetapi harus ada kedatangan pemerintahan sebagai bapak asuh. Mengganti pola pikir ini benar-benar sulit. Secara ekonomi harus diperbarui,” pungkasnya.(red)
