PENJURU.ID | Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah Membahas tentang RUU Omnibus Law, bahkan segera disahkan, pembahasan ini dilakukan ditengah banyak penolakan yang dilakukan masyarakat lainnya terutama mahasiswa diseluruh Indonesia.
Ramai di media sosial sebagai respon usai selesai pembahasan Omnibus law ditingkat I oleh badan legislatif (Baleg) DPR RI. Beberapa tagar penolakan Omnibus law banyak disuarakan, mulai dari #tolakomnibuslaw #batalkanomnibuslaw #mositidakpercaya.
Banyak sekali akun media sosial yang mencuit poin-poin yang merugikan dalam Omnibus law ini akun @iqbalpend.wok Dia mengungkapkan moralitas sudah tenggelam oleh logika nya yang habis mendekati kematiannya, dia juga membuat tagar lainnya.
“Ketika Moralitas telah ditenggelamkan oleh logika yang krisis menjelang Kematiannya. Pemikir yang tak mengenal Tuhannya #dprbukanwakilsaya #gagalkanomnibuslaw,“ isi akun tersebut yang dilihat Penjuru.id, Selasa (06/10/20).
Aktivis Ulil Abshar Abdallah melalui akun twitternya mengatakan menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya RUU yang menuai banyak penolakan ini memang memiliki banyak masalah.
“Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja. Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil,” cuitnya.
“Dari sekian besar pasal yang ada dalam Omnibus law adalah kemudahan perampasan tanah tanah untuk kepentingan modal, konstitusi dan UUPA dikangkangi demi ilusi pembangunan & investasi demi syahwat mengeruk keuntungan dari monopoli sumber agraria #tolakomnisbulaw,” cuit dari akun @seknasKPA
“Kesepakatan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja dalam waktu relatif cepat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR disiplin menerapkan protokol saat pandemi: pakai masker dan jaga jarak. Maskernya menutupi telinga dan jaga jarak dengan rakyatnya. Selamat pagi!,” tandas akun @Gandjar_Bondan.
Di sisi lain ada juga politikus sekaligus anggota DPR HInca Pandjaitan yang mengungkapkan penolakannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
“RUU Cipta Kerja: Cacat substansi, nir urgensi. Mari semua, terus monitor,” kata Hinca lewat akun Twitternya, @hincapandjaitan.
(RL)
