PENJURU. ID | Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertempat di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Jumat (28/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Maskur, S.Ag., MH., CGCAE, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan para kepala OPD.
Dalam arahannya, Bupati Paris Yasir menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah.
Ia menyebut Forkopimda sebagai ruang strategis untuk merumuskan langkah kolektif menghadapi berbagai dinamika sosial dan potensi ancaman di masyarakat.
Terkait kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan deteksi dini dan memastikan kesiapan sarana tanggap darurat.

“Memasuki musim hujan, kita harus lebih waspada. Setiap perangkat daerah wajib melakukan deteksi dini potensi banjir maupun longsor, mempercepat koordinasi, dan memastikan masyarakat menerima informasi secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Selain isu kebencanaan, Bupati Paris Yasir juga menyoroti meningkatnya kasus penculikan anak yang menjadi perhatian nasional.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua, sekolah, pemerintah, dan aparat keamanan harus memperketat pengawasan. Jangan biarkan ada celah yang membahayakan anak-anak kita,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Rapat ini bukan sekadar menerima laporan, tetapi merumuskan solusi terbaik. Kita bangun Jeneponto dengan kebersamaan sebagai kekuatan utama,” tambahnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas sejumlah isu strategis, di antaranya:
- Identifikasi titik rawan bencana dan kesiapan sarana tanggap darurat.
- Peran lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan anak.
- Penguatan koordinasi menghadapi puncak musim penghujan
- Penetapan agenda prioritas yang membutuhkan percepatan penanganan.
Diskusi berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dalam waktu dekat.




