PENJURU.ID I Kabupaten Bekasi – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bekasi bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar pelatihan keterampilan ecoprint bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi peserta ini berlangsung di Ara’s Coffee, Jalan Tegal Danas, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (28/7/2026).
Pelatihan ini berfokus pada pembuatan kain bermotif ecoprint, yaitu teknik membatik menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga yang sudah gugur. Lewat metode ini, bahan alam diubah menjadi produk bernilai jual tinggi. Program pemberdayaan ini dipastikan akan berjalan secara berkelanjutan.
Pimpinan PNM Cabang Kabupaten Bekasi, Ucok Febri Agustinus, menyatakan bahwa kolaborasi resmi secara kelembagaan antara HWDI dan PNM ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan. PNM berkomitmen memberikan pendampingan usaha, pelatihan lanjutan, hingga akses permodalan khusus produktif bagi pelaku usaha disabilitas.
“Target kami, teman-teman disabilitas bisa menjadi nasabah kami. Kebetulan HWDI ini khusus untuk perempuan, dan kami punya program Mekaar yang juga khusus untuk perempuan. Respons dari HWDI cukup bagus. Saya juga sangat mengapresiasi dukungan luar biasa dari dinas terkait dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi,” ungkap Ucok.
Sementara itu, Ketua HWDI Kabupaten Bekasi, Rani Mei Lestari, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata pemenuhan hak dan penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Kehadiran PNM menjadi bukti kepercayaan bahwa penyandang disabilitas mampu menjalankan usaha dan bertanggung jawab secara finansial.
“Di sini kami ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk bisa berdaya, produktif, dan mandiri,” terang Rani.
Ia juga membuka ruang bagi berbagai pihak, baik swasta, perorangan, maupun pengusaha, untuk berkolaborasi di semua bidang demi kemajuan penyandang disabilitas.
Apresiasi senada datang dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini. Ia menyambut baik sinergi pemberdayaan perempuan disabilitas ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat strategis bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Terkait regulasi, Ani menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sudah memberikan perhatian. Namun, daerah tersebut belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang disabilitas.
“Regulasi berupa Perda Disabilitas ini perlu didorong. Karena itu merupakan ranah Komisi IV, nanti saya akan bantu bicarakan dengan teman-teman di Komisi IV,” ujar Ani, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat HWDI.
Acara ini dihadiri oleh 50 peserta disabilitas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, serta Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
