Ketua HMI Cabang Jeneponto Soroti Dapur MBG, Desak Operasional Dihentikan Jika Tak Penuhi Standar

PENJURU. ID | JENEPONTO – Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto, Gunawan Ari Suhud, menyoroti keberadaan sejumlah dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkhusus di Kabupaten Jeneponto yang disebut belum memiliki sertifikat halal dan sertifikat HACCP.
‎
‎Gunawan menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan, kualitas, dan kepastian makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program MBG.
‎
‎“Kami menyoroti serius persoalan sertifikasi dapur MBG. Jika benar ada dapur yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka harus segera dilakukan evaluasi dan penghentian sementara operasional sampai seluruh persyaratan dipenuhi,” tegas Gunawan, Selasa (01/09/2026)
‎
‎Menurutnya, program MBG merupakan program yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, standar keamanan pangan dan kehalalan makanan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar formalitas administratif.
‎
“Jangan sampai program yang tujuannya memberikan makanan bergizi justru mengabaikan aspek keamanan pangan dan kehalalan. Ini menyangkut anak-anak kita,” ujarnya.
‎
‎Gunawan juga meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto, termasuk memeriksa dokumen sertifikasi, standar pengolahan makanan, kebersihan dapur, penyimpanan bahan baku, hingga proses distribusi makanan.
‎
‎“Kami meminta pengawasan dilakukan secara transparan. Semua dapur MBG harus dipastikan memenuhi standar sebelum menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat,” katanya.
‎
‎Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya menemukan adanya dapur yang memang belum memenuhi persyaratan wajib, maka pemerintah maupun pengelola tidak boleh membiarkan dapur tersebut terus beroperasi.
‎
“Kalau persyaratannya memang wajib dan belum dipenuhi, jangan dipaksakan beroperasi. Tutup sementara sampai semua persyaratan dipenuhi dan dinyatakan layak oleh instansi yang berwenang,” tegasnya.
‎
‎HMI Cabang Jeneponto, lanjut Gunawan, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya melakukan pengawasan setelah muncul persoalan, tetapi memastikan seluruh penyedia MBG memenuhi ketentuan sejak awal.
‎
“Kami tidak ingin pengawasan baru bergerak ketika sudah terjadi masalah. Pencegahan jauh lebih penting karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak penerima MBG,” pungkas Gunawan.