Penjuru.id | Jakarta — Forum Masyarakat Hutan dan Agraria mendesak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) segera turun tangan mengusut secara serius dugaan penyimpangan atau korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana Koperasi Mertasari dan Koperasi Sekikilan Jaya.
Nasli selaku koordinator forum tersebut meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh aliran dana, dokumen pengelolaan koperasi, hubungan kerja sama, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.
Nama Hadi Sucipto dan Kanaen Kornelis turut menjadi sorotan Forum Masyarakat Hutan dan Agraria. Nasli meminta Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan terhadap keduanya terkait dugaan penyimpangan yang dipersoalkan masyarakat.
“Kami meminta Mabes Polri jangan tinggal diam. Jika memang terdapat bukti dan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana koperasi, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan merugikan masyarakat,” tegas nasli selaku koordinator Forum Masyarakat Hutan dan Agraria.
Nasli menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek konflik pengelolaan lahan. Menurut mereka, aspek keuangan koperasi juga perlu dibuka secara terang kepada anggota dan masyarakat.
Karena itu, Nasli meminta penyidik menelusuri antara lain:
1. Sumber dan penggunaan dana Koperasi Mertasari dan Sekikilan Jaya.
2. Laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi.
3. Dokumen kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Aliran dana yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan hasil usaha koperasi.
5. Pihak-pihak yang menerima manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
6. Dugaan kerugian yang mungkin dialami koperasi maupun masyarakat.
“Kalau memang semua pengelolaan sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit. Tetapi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, atau aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas,” ujar Nasli
Nasli pane selaku koordinator Forum Masyarakat Hutan dan Agraria juga menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyelesaian persoalan koperasi dan pengelolaan kawasan hutan.
Sebelumnya, persoalan KUD Mertasari dan Sekikilan Jaya juga muncul dalam pemberitaan terkait pengelolaan lahan dan status izin HTR. Salah satu pemberitaan menyebut adanya persoalan pengelolaan lahan eks-sitaan serta keterkaitannya dengan koperasi tersebut.
Menurut nasli pane berbagai persoalan tersebut harus ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh dipisahkan dari aspek tata kelola koperasi maupun kemungkinan adanya penyimpangan keuangan.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton sementara ada pihak-pihak tertentu yang diduga menikmati keuntungan. Negara harus hadir. Polisi harus mengusutnya secara objektif berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku,” ujar nasli pane
Dia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk vonis terhadap siapa pun. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
Namun, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, Forum meminta Hadi Sucipto dan Kanaen Kornelis, maupun pihak lain yang terbukti terlibat, untuk diproses dan dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kami meminta Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan dan tanpa tebang pilih. Periksa semua pihak yang terkait, buka aliran dananya, audit pengelolaannya, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana, tangkap dan proses sesuai ketentuan hukum,” pungkas Nasli
Nasli menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar penegakan hukum berjalan secara terbuka demi memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.
