PENJURU.ID | JAKARTA – Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan di empat titik krisis—mulai dari rentetan banjir bandang dan longsor di Sumatra hingga ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau—menjadi bukti telanjang bahwa Indonesia sedang berada di garis depan ancaman krisis iklim global. Bencana yang terjadi secara simultan ini tidak boleh lagi dipandang sebagai peristiwa alam biasa atau sekadar musibah tahunan. Fenomena ini adalah sinyal bahaya bahwa daya dukung lingkungan telah melampaui batas toleransinya akibat kombinasi anomali cuaca ekstrem dan tata kelola ruang yang serampangan.
Peningkatan suhu global telah memicu pemanasan permukaan laut yang merangsang presipitasi curah hujan ekstrem dalam durasi singkat. Wilayah Sumatra kini menanggung dampaknya secara langsung, di mana hujan lebat yang melebihi kapasitas serapan tanah dengan cepat berubah menjadi air bah dan longsor. Ketika fenomena hidrometeorologi ini berbenturan dengan aktivitas geologis Anak Krakatau di Selat Sunda, sistem tanggap darurat nasional dipaksa bekerja hingga batas maksimal.
Namun, kerentanan kawasan terhadap bencana bukan semata-mata karena tingginya curah hujan, melainkan akibat krisis tata ruang di kawasan hulu dan daerah aliran sungai. Pembukaan hutan tutupan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan telah mengikis benteng alami penahan air, membiarkan lereng bukit rapuh hingga memicu longsor. Pembangunan pemukiman dan infrastruktur ekonomi pun terus merambah zona merah tanpa mematuhi peta risiko bencana, secara tidak langsung menempatkan jutaan warga di area yang mengancam jiwa.
Intervensi BNPB melalui Teknologi Modifikasi Cuaca dan pencairan Dana Siap Pakai memang krusial untuk menyelamatkan nyawa di fase krisis saat ini. Kendati demikian, strategi nasional tidak boleh berhenti di fase tanggap darurat reaktif belaka. Pemerintah pusat dan daerah didesak melakukan audit total terhadap izin-izin industri di kawasan resapan air, menerapkan moratorium pembangunan di zona merah, serta mempercepat relokasi permanen bagi warga terdampak. Tanpa perbaikan tata ruang yang berani dan berbasis mitigasi jangka panjang, anggaran pemulihan triliunan rupiah hanya akan menjadi biaya rutin untuk menutup luka dari bencana yang dipastikan akan terus berulang.
