Harapan dan Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

PENJURU.ID | OPINI – Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tampaknya bertujuan untuk meredakan kemarahan mahasiswa dan masyarakat. Namun, pembatalan ini hanya bersifat sementara, karena peraturan dan revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang semakin komersial tidak diubah. Akibatnya, kenaikan UKT bisa terjadi lagi kapan saja, menjadikannya seperti bom waktu yang siap meledak.

Ternyata, pemberlakuan UKT dimulai dari kebijakan yang mengubah status perguruan tinggi negeri menjadi berbadan hukum (PTN-BH). Kebijakan ini memberi wewenang kepada setiap perguruan tinggi negeri untuk mengelola sumber dayanya, termasuk menentukan biaya pendidikan. Akibatnya, kampus yang sebelumnya berfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa, kini harus pandai mencari pendanaan untuk menutupi biaya operasional. Meskipun ada kebijakan pengeluaran wajib untuk sektor pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi untuk perguruan tinggi hanya 0,6% dari APBN.

Bacaan Lainnya

Alokasi ini jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang minimal 2%. Rendahnya anggaran pemerintah untuk pendidikan tinggi memaksa setiap kampus mencari pendanaan lain, salah satunya melalui UKT. Besaran UKT di setiap kampus negeri bervariasi, tergantung pada biaya operasional dan diversifikasi sumber pendapatan. Kampus-kampus yang sering dijuluki “kampus favorit” memiliki biaya operasional yang lebih tinggi untuk menjaga eksistensi dan kualitas pendidikan. Kampus yang memiliki biaya operasional tinggi dan tidak banyak melakukan diversifikasi pendapatan akhirnya lebih banyak membebankan biaya kepada masyarakat melalui UKT yang mahal. Lebih dari separuh biaya operasional kampus digunakan untuk perawatan dan pembangunan fasilitas, gaji dosen, dan lainnya.

Namun, kenaikan UKT ini tidak selalu sebanding dengan peningkatan fasilitas kampus yang dirasakan mahasiswa maupun gaji para dosennya. Berdasarkan penelitian Serikat Pekerja Kampus terhadap 1.200 dosen aktif pada kuartal I/2023, ditemukan bahwa mayoritas gaji dosen masih di bawah Rp3 juta, dan 76 persen di antaranya memiliki pekerjaan sampingan. Dosen yang memiliki banyak tanggung jawab ini masih harus membagi sumber dayanya untuk pekerjaan sampingan. Dosen merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Jika mereka harus terus membagi fokus, bagaimana nasib kualitas pendidikan di masa depan?

Indonesia memiliki visi Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa sasaran utama, termasuk menjadi negara berpendapatan tinggi, mengurangi tingkat kemiskinan hingga mendekati 0%, meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), dan menurunkan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Di setiap negara, SDM adalah penggerak utama pembangunan. Untuk menghasilkan SDM berkualitas, kebijakan yang diambil mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, serta kesehatan. Kualitas SDM saat ini akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi atau tetap terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap/MIT).

Indonesia bercita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun, waktu yang tersisa bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (MIT) sekitar 13 tahun lagi. Berdasarkan studi Felipe (2012), rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari MIT adalah 42 tahun, sementara Indonesia telah masuk kategori pendapatan menengah sejak 1996. Pada tahun 2023, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menempuh pendidikan tinggi hanya 10,15%, yang masih tergolong rendah. Dengan paradigma kebijakan pemerintah saat ini yang belum memprioritaskan pendidikan tinggi dan bahkan menganggapnya hanya sebagai pilihan, apakah cita-cita Indonesia Emas dapat tercapai? Ataukah kita perlu waswas akan kemungkinannya?

Kebijakan pemerintah seharusnya sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan sebaliknya. Setiap jenjang pendidikan harus dianggap sama pentingnya. Bahkan jika pendidikan tinggi digratiskan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, diperlukan anggaran sekitar Rp73,5 triliun per tahun, yang masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran program makan siang bergizi dan Infrastruktur Ketenagakerjaan Nasional (IKN). Memiliki pemimpin yang memandang pendidikan sebagai investasi, bukan sekadar beban biaya, tentu akan memberikan berkah bagi Indonesia.

Oleh : Suwandi

Mahasiswa FKIP PPKn Universitas Pamulang

Kelas 06PPKE002

Pos terkait