PENJURU.ID | JAKARTA – Penilaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mendadak menjadi sorotan tajam netizen di berbagai media sosial. Banyak masyarakat mengeluhkan indikator penilaian yang dinilai ambigu dan jauh dari realitas di lapangan. Salah satu kasus yang memicu kegaduhan adalah warga berpenghasilan Rp3 juta per bulan namun terdata masuk ke dalam Desil 10 — kategori kelompok paling mampu atau kaya — sehingga otomatis tersingkir dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) maupun subsidi pemerintah.
Kondisi ini memicu gelombang kekecewaan karena ketidakakuratan data dianggap mendiskriminasi warga yang justru membutuhkan bantuan. Kasus inclusion error (orang mampu malah dapat bansos) dan exclusion error (orang tidak mampu justru tercoret) kembali menjadi momok dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Respons Pemerintah: Buka Saluran Koreksi Mandiri hingga WhatsApp
Menanggapi polemik dan ketidaksesuaian data di lapangan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah membuka diri terhadap masukan dan pengaduan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa data sosial ekonomi bersifat sangat dinamis karena adanya perubahan status ekonomi, pernikahan, perpindahan penduduk, hingga kematian.
Untuk mengatasi ketidaksesuaian penilaian desil tersebut, Kemensos menyediakan dua jalur pemutakhiran data yang dapat diakses langsung oleh masyarakat:
- Jalur Partisipatif (Langsung/Digital): Masyarakat yang merasa penilaian desilnya tidak adil dapat melapor melalui WhatsApp Center, Command Center, atau mengajukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
- Jalur Formal (Birokrasi Desa): Pengajuan koreksi dapat dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, dilanjutkan ke tingkat kelurahan/desa, untuk kemudian diinput oleh operator desa ke dalam aplikasi System Information Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) milik Dinas Sosial.
Mengapa Penilaian Desil Bisa “Salah Sasaran”?
Penilaian desil yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kemensos pada dasarnya mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan (Desil 1 sampai Desil 10). Namun, kekacauan penetapan skala ini kerap disebabkan oleh beberapa faktor kunci:
- Indikator Non-Pendapatan yang Menjebak: Penilaian desil sering kali tidak hanya menghitung nominal gaji bulanan, tetapi juga variabel fisik aset seperti luas rumah, jenis atap/dinding, kepemilikan kendaraan bermotor, atau daya listrik terpasang. Warga yang tinggal di rumah warisan keluarga namun berpenghasilan rendah kerap terindikasi “kaya” oleh algoritma pemetaan.
- Keterlambatan Updating Data Daerah: Proses verifikasi di tingkat desa/kelurahan yang lambat menyebabkan data lama yang sudah tidak relevan tetap tersimpan dalam sistem pusat.
- Integrasi Data Tunggal: Pengintegrasian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di bawah BPS yang sedang berlangsung masih dalam tahap penyelarasan, sehingga dinamika perubahan kondisi ekonomi warga kerap belum terekam secara real-time.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan yang ada. Akurasi data menjadi kunci utama agar program bansos di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
