PENJURU.ID | Probolinggo – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terus dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo. Salah satunya melalui pengukuhan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo masa bakti 2026-2030 yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Rabu (20/5/2026).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, BPBD Provinsi Jawa Timur, akademisi, pelaku usaha, media massa hingga relawan kebencanaan.
Dalam kesempatan itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan FPRB didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026.
Ia mengatakan forum tersebut dibentuk sebagai sarana koordinasi lintas sektor guna memperkuat program pengurangan risiko bencana di Kota Probolinggo.
“FPRB menjadi wadah bersama untuk menyatukan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam membangun budaya sadar bencana,” ujarnya.
Sekitar 70 peserta dari berbagai unsur mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media dan komunitas peduli kebencanaan.
Ketua FPRB Kota Probolinggo periode 2026-2030, Sugeng Nufindarko menegaskan bahwa forum yang dipimpinnya akan fokus pada penguatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan kebencanaan di wilayah perkotaan semakin kompleks sehingga dibutuhkan langkah antisipatif yang melibatkan seluruh elemen.
“Kami ingin masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang kesiapsiagaan sehingga mampu meminimalkan risiko ketika terjadi bencana,” katanya.
Sugeng juga menilai pertumbuhan pembangunan di Kota Probolinggo harus disertai perencanaan berbasis mitigasi agar tidak menimbulkan kerentanan baru.
Ia menyebut beberapa ancaman yang perlu diwaspadai di antaranya banjir, angin kencang, kebakaran permukiman dan dampak perubahan iklim.
Sementara itu, Pangarso Suryotomo memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat kelembagaan kebencanaan.
Menurutnya, keberadaan FPRB menjadi bagian penting dalam menciptakan daerah yang tangguh terhadap berbagai potensi bencana
“Sinergi antar unsur menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana,” ujarnya.
Wali Kota Aminuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang bagi keselamatan masyarakat.
Ia menilai langkah mitigasi harus terus diperkuat karena dampak kerugian akibat bencana dapat jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahannya.
Aminuddin menyebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, seperti pembangunan rumah pompa untuk pengendalian banjir dan penguatan early warning system yang terpusat di BPBD.
Selain itu, seluruh kelurahan di Kota Probolinggo juga diarahkan menjadi kelurahan tangguh bencana yang dilengkapi titik kumpul evakuasi dan jalur penyelamatan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman, tetapi juga memahami langkah penyelamatan saat situasi darurat terjadi,” tegasnya.
Ia berharap kepengurusan baru FPRB dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat budaya mitigasi bencana di Kota Probolinggo. (Prasojo)
