Warga Medaksa dan Ormas KKPMP Gelar Unjuk Rasa di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon Terkait Sengketa Lahan

Ratusan warga Lingkungan Medaksa, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon yang didominasi ibu-ibu berserta Ormas KKPMP Kota Cilegon melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Cilegon, Senin, 22 Mei 2023. Mereka memprotes klaim kepemilikan Pemkot Cilegon atas lahan seluas 2 hektar di Lingkungan Medaksa yang sudah dihuni warga selama 50 tahun lebih.

Menurut kordinatir aksi, Hadi Hadi membeberkan selain menolak klaim kepemilikan tanah oleh Pemkot Cilegon warga juga memberikan tuntutan lainnya seperti, agar Pemkot Cilegon mengembalikan hak-hak warga atas lahan sesuai aturan dan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (3), dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kepada instansi terkait penegak hukum agar mengusut tuntas adanya dugaan tindakan semena-mena, penyerobotan lahan dan mafia pertanahan di Pemkot Cilegon. Bila ada indikasi penyalahgunaan kewenangan atas dugaan penyerobotan lahan, maka tangkap segera. Kepada pejabat berwenang agar dilakukan audit sistem menajerial dan kepengurusan tugas dan fungsi di kepemimpinan walikota,” ucapnya.

Hadi menerangkan, sebelumnya warga Medaksa sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait terkait lahan yang diklaim lahan oleh Pemkot Cilegon tersebut untuk mencari solusi terbaik, namun hingga kini masih menemui kebentuan.

“Harapan warga terhadap Pemkot Cilegon tidak semena-mena. Saat ini Pemkot Cilegon kurang arif dan tidak bijaksana menyikapi keluhan warga Medaksa, perlu diketahui bahwa warga mengalami kekhawatiran terkait masa depannya bila Pemkot Cilegon menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,” tandas Hadi

Di ketahui aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh warga medaksa dan Ormas KKPMP di terima audiensi oleh pemerintah kota cilegon oleh Sekda (Seketaris Daerah), kepala BPKAD, kepala bagian hukum dan kepala bidang aset BPKAD. Audienai tersebut lebih menampung aspirasi masyarakat yang akan di sampaikan ke Walikota Cilegon.

Pos terkait