Penjuru.id | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkedudukan di Aceh. Satgas ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Pembentukan satgas tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025). Dasco menegaskan bahwa satgas ini secara khusus difasilitasi DPR RI agar seluruh proses pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan fokus.
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Kami berharap ada perwakilan dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk ikut berkantor di sini,” ujar Dasco, dikutip dari *Kompas*. Menurutnya, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga dalam satu lokasi akan mempermudah koordinasi serta mempercepat pemantauan pemulihan di lapangan.
Menanggapi langkah tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH), Rizki Ulfahadi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPR RI dalam membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera.
“Pembentukan satgas yang berkantor langsung di wilayah terdampak merupakan langkah tepat dan patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kehendak politik untuk memastikan pemulihan pascabencana benar-benar dikawal secara serius,” ujar Rizki.
Rizki menilai, selama ini persoalan utama pemulihan pascabencana sering terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga. Karena itu, keberadaan satgas dengan pola kerja terpusat dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Jika kementerian dan lembaga berada dalam satu koordinasi yang solid, maka hambatan birokrasi bisa ditekan. Yang terpenting, dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak, bukan hanya tercatat dalam laporan administratif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizki menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus dipahami secara menyeluruh, tidak semata pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pemulihan pascabencana harus menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara utuh: hunian yang layak, infrastruktur yang berfungsi, pemulihan ekonomi rakyat, serta jaminan layanan pendidikan dan kesehatan. Satgas ini harus bekerja dengan perspektif kemanusiaan,” jelasnya.
Rizki juga mendorong agar proses pemulihan membuka ruang partisipasi publik, termasuk keterlibatan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan serta pengawasan kebijakan.
“Partisipasi publik penting agar proses pemulihan tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Mahasiswa dan pemuda siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal agenda pemulihan pascabencana,” pungkas Rizki.
PP GMH menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam kerja-kerja advokasi dan pendampingan masyarakat, guna memastikan pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan adil, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
