PENJURU.ID I Kabupaten Bekasi -Pemadaman listrik yang terjadi di Kantor Kecamatan Cabangbungin beberapa hari yang lalu akhirnya terungkap. PLN mengungkapkan, Penyebabnya bukan karena gangguan teknis, melainkan akibat tunggakan pembayaran tagihan listrik yang belum dibayarkan. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar tentang pengelolaan anggaran operasional kecamatan.
Peristiwa padamnya aliran listrik beberapa hari yang lalu di Kantor Kecamatan Cabangbungin membuat aktivitas pelayanan publik lumpuh total. Yang mana seharusnya Kantor Kecamatan menjadi pusat pelayanan publik justru beberapa hari lumpuh total. Komputer dan sistem administrasi tidak dapat diakses, membuat warga dari berbagai desa yang datang mengurus dokumen terpaksa pulang tanpa kepastian.
“Kalau sampai listrik mati karena tidak bayar tagihan, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran. Masa kantor pemerintah tidak bisa bayar listrik?” tegas seorang warga yang kecewa karena gagal mengurus dokumen kependudukan.
“Jika tagihan listrik saja terlambat dibayar, bagaimana dengan alokasi anggaran lain yang lebih besar? Transparansi harus dibuka,” sambungnya.
Sementara itu, salah satu pihak PLN Cabangbungin, Tina Sutrisna membenarkan bahwa pemadaman dilakukan karena keterlambatan pembayaran.
“PLN punya sistem otomatis. Listrik di Kantor Kecamatan padam karena ada tunggakan. Pembayaran seharusnya dilakukan tanggal 20, tapi kami beri toleransi sampai tanggal 25,” ungkapnya.
Awak media mendatangi kantor Kecamatan Cabangbungin pada hari Kamis (27/11), untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang didapat dari pihak PLN. Namun Camat tidak ada di kantor. Sedangkan pegawai Kecamatan tidak ada yang mau memberikan keterangan.
“Pak Camat lagi keluar bang,, saya nggak berani komentar, takut salah,” kata seorang pegawai Kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Cabangbungin belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan tersebut apakah disebabkan kendala administrasi atau faktor lain.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan. Insiden ini dianggap mencoreng wajah pelayanan publik dan menunjukkan lemahnya tata kelola birokrasi.
“Listrik memang sudah nyala lagi, tapi kepercayaan masyarakat belum tentu, dan kejadian padamnya aliran listrik di instansi pemerintahan jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya.
