PENJURU.ID | KABUPATEN BEKASI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Mia Dalbo, menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang 2026–2027 Masa Persidangan Kesatu. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Dalam reses tersebut, Mia Dalbo menyoroti pelayanan kesehatan, khususnya banyaknya masyarakat Kabupaten Bekasi yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik BPJS Kesehatan maupun asuransi lainnya.
Mia mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan bersama pihak eksekutif dan Bupati Bekasi beberapa waktu lalu, terdapat pergeseran anggaran untuk membayar defisit program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Ada utang Jamkesda sekitar Rp90 miliar. Dari jumlah tersebut, baru akan dibayarkan sekitar Rp70 miliar. Jadi masih ada kekurangan sekitar Rp20 miliar yang kemungkinan diselesaikan pada periode anggaran berikutnya,” ungkap Mia.
Ia menyampaikan bahwa ke depan program Jamkesda kemungkinan tidak lagi digunakan seperti sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mendorong seluruh masyarakat agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama bagi pemerintah desa, mulai dari tingkat RT dan RW.
Mia meminta perangkat desa segera mendata warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan, serta warga yang menunggak iuran karena kesulitan biaya. Warga yang memenuhi syarat nantinya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.
“Mulai sekarang perangkat desa harus mendata. Jangan sampai ketika warga sudah jatuh sakit dan butuh perawatan, baru BPJS-nya diurus,” tegasnya.
Selain masalah kesehatan, Mia juga menanggapi aspirasi warga terkait pendidikan. Warga Cikarang Utara sudah tujuh tahun mendambakan kehadiran SMPN 8 Cikarang Utara. Namun, pembangunan sekolah tersebut terkendala ketersediaan Tanah Kas Desa (TKD) setempat, sehingga para siswa saat ini masih menumpang di SMPN 4 Cikarang Utara.
Mengenai kendala lahan ini, pihak pemerintah desa berencana menjalin kerja sama dengan pihak kawasan industri Jababeka.
“anggota Dewan, saya akan menyampaikan dan mendorong hal ini kepada Bupati Bekasi agar segera ada solusi pengadaan tanah, sehingga pembangunan SMPN 8 Cikarang Utara bisa terlaksana,” ujar Mia.
Menutup kegiatan, Mia memaparkan bahwa pada masa persidangan sebelumnya, ia telah mengantongi sekitar 45 titik usulan pembangunan dari masyarakat. Ia berharap seluruh aspirasi yang masuk dapat diperjuangkan dan diselaraskan agar menjadi skala prioritas pembangunan di DPRD Kabupaten Bekasi.
