PENJURU.ID | KABUPATEN BEKASI – Penanganan laporan dugaan pengeroyokan di Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Pasalnya, setelah 100 hari sejak laporan polisi dibuat, korban mengaku belum memperoleh kepastian terkait perkembangan penanganan perkara maupun penetapan tersangka.
Laporan Polisi Nomor LP/B/700/VII/2026/SPKT/POLSEK CIKARANG/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 29 Juli 2026, tercatat atas nama korban Rahmat Aditya dan Niko Irawan. Hingga Minggu (8/11/2026), berdasarkan informasi yang disampaikan pihak korban, belum ada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap terduga pelaku.
Bagi korban, 100 hari bukan sekadar hitungan waktu. Mereka masih menantikan kepastian hukum dan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian.
KIM LAYANGKAN AUDIENSI, MINTA TRANSPARANSI PENYIDIK
Untuk mengawal penanganan perkara tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Korps Indonesia Muda (DPC KIM) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Noach Hendrik Daud Dwaa, S.I.K., M.A.
Surat bernomor 201.105/Permintaan Audiensi/KIM/Kab.Bekasi/XI/2026 tertanggal 8 November 2026 itu ditandatangani Ketua DPC KIM Kabupaten Bekasi, Dede Kurniawan alias Devied, bersama Ketua TIMSUS KIM, Muhamad Turmuji alias Jimmy.
Dalam perkara ini, KIM menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan Kantor Hukum Indonesia Muda bertindak sebagai kuasa hukum korban.
Audiensi tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026), pukul 09.00 WIB, di Mapolsek Cikarang Utara. Agenda utamanya adalah meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah berjalan selama 100 hari.
“Kami akan kawal sampai tuntas persoalan hukumnya. Kami meminta jajaran penyidik Polsek Cikarang Utara bisa terbuka, tidak ada yang bermain-main dalam kasus ini,” tegas Dede Kurniawan alias Devied, Minggu (8/11/2026).
Ia menambahkan, pihaknya hanya menginginkan transparansi dan kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut.
“Yang kami minta sederhana, transparan dan ada kepastian. Sudah 100 hari korban menunggu. Jangan sampai laporan ini jalan di tempat. Kami menghormati proses hukum, tetapi proses hukum juga harus berjalan dan ada progres yang jelas,” tambahnya.
JANJI PRESISI POLRI JADI SOROTAN
Di tingkat nasional, Polri mengusung semangat PRESISI, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Prinsip tersebut diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan kepolisian, termasuk di tingkat Polsek.
Penanganan laporan di Cikarang Utara ini pun menjadi perhatian KIM, khususnya terkait keterbukaan informasi perkembangan perkara, pemenuhan hak pelapor untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta pengawasan terhadap proses penanganan laporan.
KIM menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang proporsional mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan, tanpa harus meminta dibukanya materi penyidikan yang bersifat rahasia.
LIMA PERTANYAAN YANG MEMBUTUHKAN PENJELASAN
Memasuki hari ke-100, terdapat lima hal yang menjadi perhatian dan diharapkan memperoleh penjelasan dari pihak kepolisian.
1.Sejauh mana pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban, saksi di tempat kejadian perkara (TKP), serta saksi lain telah dilakukan?
2.Bagaimana tindak lanjut terhadap alat bukti, termasuk hasil visum et repertum yang telah diserahkan korban?
3.Apakah para terduga pelaku yang disebutkan korban telah dipanggil dan dimintai keterangan?
4.Apa kendala konkret yang menyebabkan perkara tersebut belum sampai pada penetapan tersangka?
5.Bagaimana rencana dan tahapan tindak lanjut penyidik agar korban memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara?
Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan permintaan pertanggungjawaban pelayanan publik, bukan sebagai upaya mengintervensi proses penyidikan.
PENGAWASAN BERJENJANG JUGA DIPERLUKAN
KIM berharap penanganan laporan tersebut mendapat perhatian melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian. Kapolsek Cikarang Utara diharapkan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perkara.
Sementara itu, Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya diharapkan memastikan proses penanganan laporan berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kendala dalam proses pembuktian maupun pemeriksaan, pihak kepolisian diharapkan dapat menyampaikan penjelasan secara proporsional kepada pelapor.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada publik, melainkan memberikan informasi perkembangan perkara sesuai hak pelapor dan ketentuan hukum.
AUDIENSI 10 NOVEMBER DIHARAPKAN HASILKAN KEJELASAN
KIM berharap audiensi yang dijadwalkan pada 10 November 2026 tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi dapat menghasilkan penjelasan konkret mengenai perkembangan laporan tersebut.
Korban membutuhkan kepastian, sementara KIM berharap memperoleh jawaban resmi terkait tahapan penanganan perkara.
Apabila Kapolsek berhalangan hadir, KIM meminta agar pejabat atau penyidik yang berwenang dan memahami substansi perkara dapat memberikan penjelasan secara langsung.
CATATAN REDAKSI
Kasus dugaan pengeroyokan di Cikarang Utara ini menjadi pengingat pentingnya pelayanan kepolisian yang transparan dan akuntabel terhadap setiap laporan masyarakat.
Kepastian hukum tidak hanya diukur dari pengungkapan perkara besar, tetapi juga dari keseriusan aparat dalam menangani laporan yang disampaikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Kapolsek Cikarang Utara, Kapolres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, serta Mabes Polri guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Sebab, kepastian hukum bukan sekadar janji, melainkan harus diwujudkan melalui proses penanganan perkara yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
