PENJURU.ID | JENEPONTO – Pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jeneponto memicu keresahan masyarakat. Ketua PAM SULSEL, Yudistira, mendesak evaluasi serius terhadap kinerja Kepala PLN Jeneponto, bahkan meminta pencopotan jika dinilai gagal memberikan pelayanan.
“Kalau masyarakat terus dirugikan akibat pemadaman berulang, kinerja Kepala PLN Jeneponto harus dievaluasi. Jika tidak mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan, kami meminta dilakukan pergantian,” tegas Yudistira, Minggu (01/10/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut ironis. Jeneponto dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi listrik di Sulawesi Selatan, dengan keberadaan PLTB Tolo dan sejumlah PLTU.
“Jeneponto dikenal sebagai lumbung energi listrik Sulawesi. Tetapi mengapa masyarakatnya masih harus merasakan pemadaman bergilir? PLN harus menjelaskan persoalan ini secara terbuka,” ujarnya.
Yudistira juga menyoroti peran Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir. Ia meminta pemerintah daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah keluhan masyarakat.
Bupati didesak memanggil pihak PLN dan pengelola pembangkit untuk membuka secara transparan kontribusi PLTB dan PLTU terhadap daerah, termasuk pendapatan daerah, tenaga kerja lokal, CSR, pemberdayaan masyarakat, serta dampak lingkungan.
“Jangan hanya daerah kita menjadi lokasi pembangunan pembangkit dan menghasilkan energi untuk kepentingan wilayah lain. Pemerintah harus memastikan apa manfaat nyata yang diterima masyarakat Jeneponto,” tandasnya.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar lampu padam. Pemadaman berulang dapat mengganggu usaha kecil, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kebutuhan rumah tangga.
PLN pun didesak menjelaskan penyebab gangguan, kondisi jaringan distribusi, jadwal pemadaman, serta langkah konkret untuk menjamin kestabilan pasokan listrik.
“Jangan sampai Jeneponto hanya dikenal sebagai lumbung energi listrik Sulawesi, sementara masyarakatnya terus bertanya tentang manfaat yang mereka rasakan,” tutup Yudistira.
Kini, publik menunggu ketegasan pemerintah daerah dan keterbukaan PLN. Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi juga pelayanan yang andal dan pertanggungjawaban atas keluhan yang terus muncul.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Jeneponto dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto masih perlu dimintai klarifikasi terkait persoalan tersebut demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
