PENJURU.ID | JENEPONTO – Puluhan mahasiswa HMI Komisariat STIE dan STKIP YAPTI Jeneponto menggelar aksi damai di depan Kantor PT PLN (Persero) ULP Jeneponto. Mereka mendesak PLN segera mengakhiri persoalan pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas pelayanan kelistrikan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat. Dalih pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dianggap tidak cukup untuk menjelaskan pemadaman yang terus berulang.
Mahasiswa menilai, kebijakan pengaturan beban listrik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan terbuka. Sebab, dampaknya bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.
Jenderal Lapangan aksi, Fajar Saputra, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak pemeliharaan jaringan listrik. Namun, mereka menolak ketidakjelasan dan dampak pemadaman yang terus dibebankan kepada masyarakat.
“Kami tidak menolak pemeliharaan, tetapi kami menolak ketidakadilan dan ketidakjelasan yang berlarut-larut. Pemadaman ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat serta pelaku UMKM,” tegas Fajar di lokasi aksi, Rabu (04/11/2026)
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada PLN ULP Jeneponto.
Pertama, mendesak Kepala PLN ULP Jeneponto bertanggung jawab secara nyata atas persoalan pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat.
Kedua, meminta Kepala PLN ULP Jeneponto mengundurkan diri secara terhormat apabila tidak mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dan menjamin pelayanan kelistrikan yang layak.
Ketiga, mendesak PLN membuka secara transparan penyebab pemadaman yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir, termasuk langkah konkret dan target penyelesaian persoalan tersebut.
Keempat, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi listrik agar masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Fajar menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pelayanan publik yang dianggap belum maksimal.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat selama persoalan ini belum mendapatkan kejelasan dan penyelesaian nyata,” ujarnya.
Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi sekaligus pengingat bagi pemegang kewenangan agar tidak mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban buruknya pelayanan publik. Jangan jadikan pemadaman listrik sebagai persoalan biasa ketika dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Fajar.
Kini, masyarakat menunggu jawaban konkret dari PLN ULP Jeneponto. Bukan sekadar alasan pemeliharaan, tetapi penjelasan terbuka, kepastian jadwal, serta solusi nyata agar pemadaman listrik berkepanjangan tidak terus menjadi beban masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Jeneponto.
