PENJURU. ID | Jakarta – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto, Gunawan Ari Suhud, menghadiri Sekolah Pimpinan (SEPIM) yang digelar Pengurus Besar HMI di Jakarta pada 30 November–5 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri para Ketua Umum HMI Cabang dan Badko dari seluruh Indonesia sebagai forum strategis untuk merumuskan policy brief yang akan direkomendasikan secara resmi kepada DPR RI.
Gunawan menjelaskan bahwa para pimpinan HMI se-Indonesia menyepakati tiga isu nasional paling mendesak berdasarkan persoalan konkret yang terjadi di berbagai daerah.
Ketiga isu tersebut dirumuskan melalui diskusi mendalam dan ditujukan sebagai koreksi nasional atas berbagai problem struktural yang masih membelenggu pembangunan bangsa.
“Indonesia saat ini berada pada momentum krusial. Meski memiliki kekayaan ekologis dan bonus demografi yang besar, kita masih dihadapkan pada kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, dan ketidakefektifan desentralisasi fiskal,” ujar Gunawan, Senin (08/12/2025).
Menurutnya, persoalan tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak adaptif dan lemahnya pengawasan negara terhadap mandat konstitusi. Karena itu, HMI menyampaikan tiga seruan koreksi nasional yang menjadi fokus rekomendasi.
1. Hentikan Deforestasi dan Pulihkan Kawasan Hutan
HMI menilai kerusakan hutan yang makin meluas akibat industri padat modal, penambangan ilegal, dan perizinan yang tidak berpihak pada lingkungan telah mengancam masyarakat adat serta meningkatkan risiko bencana ekologis.
HMI mendesak:
- Moratorium total pembukaan hutan di kawasan rawan dan bernilai ekologis tinggi.
- Audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang berdampak pada lingkungan.
- Penegakan hukum tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan tanpa pandang bulu.
2. Reformasi Pendidikan Nasional
Dunia pendidikan dinilai menghadapi kesenjangan struktural dalam akses, mutu, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan kerja.
Tuntutan HMI:
- Regulasi wajib belajar hingga perguruan tinggi untuk pemerataan akses pendidikan.
- Pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh daerah.
- Penyediaan lapangan kerja hijau (green jobs) sejalan dengan transisi energi.
- Blueprint pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Dekonsentrasi Keuangan Daerah
HMI menilai banyak program nasional tidak selaras dengan kebutuhan daerah, yang akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan.
HMI mendesak:
- Penguatan program dekonsentrasi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana.
- Transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan dana di seluruh sektor pemerintahan.
Gunawan menegaskan bahwa sikap ini merupakan komitmen HMI dalam mengawal arah pembangunan nasional.
“Ini adalah kontribusi kader umat dan bangsa untuk memastikan pembangunan tetap berada pada rel konstitusi, keadilan sosial, dan keberlanjutan,” pungkasnya. (*).
