Penjuru.id |Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dalam diskusi publik bertajuk “Memajukan Indonesia” menegaskan bahwa keberlanjutan satu periode penuh kepemimpinan Prabowo–Gibran menuntut sinergi yang konsisten antara presiden dan wakil presiden.
Dalam diskusi, para narasumber menilai bahwa transformasi bangsa mustahil dicapai tanpa keselarasan visi di tingkat pimpinan nasional.
Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi menegaskan dalam sesi FGD, “Kestabilan arah kepemimpinan hanya mungkin terwujud jika presiden dan wakil presiden bekerja dalam orbit visi yang sama. Tanpa itu, kesinambungan agenda nasional akan mudah terganggu.”
Ia menambahkan bahwa stabilitas politik menjadi fondasi utama efektivitas kebijakan, keberlanjutan program, serta kredibilitas negara di mata publik dan komunitas internasional.
Dalam konteks itu, FGD PP GMH memandang Prabowo–Gibran memikul tanggung jawab historis untuk membuka era baru pembangunan yang menekankan kesejahteraan, pemerataan, dan modernisasi sektor strategis. Kabid bidang Inovasi dan Kajian Strategis komunitas Biru Muda menyoroti dimensi kemitraan keduanya, “Soliditas Prabowo–Gibran bukan soal harmoni personal saja, tetapi prasyarat eksekusi kebijakan tanpa distorsi politik. Ketika irama kepemimpinan sinkron, kepercayaan publik akan terjaga.”
FGD juga menyoroti munculnya desakan sejumlah kelompok purnawirawan yang meminta pemberhentian Wakil Presiden Gibran. Peserta menilai langkah itu kontraproduktif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pemecatan paksa terhadap pejabat yang dipilih melalui mekanisme pemilu dipandang dapat mengikis kepercayaan publik serta menempatkan Presiden Prabowo dalam posisi sulit—seolah mengafirmasi praktik yang melemahkan legitimasi demokratis pasangan terpilih.
Juru bicara Obor Kebangsaan mengingatkan, “Jika tekanan politik mampu menggoyang jabatan wakil presiden, itu menciptakan preseden berbahaya. Di masa depan, setiap pemerintahan bisa diganggu oleh kelompok tanpa mandat elektoral.”
Ia menilai pola tersebut berisiko membuka ruang manipulasi politik yang merusak stabilitas jangka panjang.
Karena itu, FGD PP GMH menekankan bahwa keberlanjutan kemitraan Prabowo–Gibran merupakan upaya memperkuat budaya demokrasi Indonesia. Pemerintahan yang kuat harus berdiri di atas legitimasi rakyat. Prabowo–Gibran perlu menyelesaikan masa jabatan secara penuh agar publik dapat menilai kinerja mereka secara objektif, terutama dalam agenda strategis seperti pembangunan infrastruktur, transformasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas SDM.
Sebagaimana dirangkum moderator FGD, konsistensi tersebut akan memperkuat struktur pemerintahan dan menjaga keberlanjutan kebijakan, sekaligus memberikan teladan baik bagi generasi pemimpin berikutnya bahwa amanat rakyat harus dijalankan secara utuh. Karena itu, sikap menolak desakan pemberhentian Wapres Gibran dipandang sebagai langkah rasional dan bentuk penghormatan terhadap tatanan demokrasi yang telah dibangun melalui perjuangan panjang.
