PENJURU.ID I Kabupaten Bekasi – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi kembali memicu sorotan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Mulyadi Alzauhadi, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pebayuran, diduga terlibat dalam sosialisasi bakal calon (bacalon) Kepala Desa Jayalaksana, Agus Kosasih.
Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah pemberitaan media online viral di sejumlah grup WhatsApp warga. Berdasarkan informasi yang beredar, Mulyadi terlihat mendampingi Agus Kosasih, yang diketahui merupakan kakak kandungnya saat sosialisasi di Kampung Cangkring RT 11 dan RT 12, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Jumat (15/5/2026).
Ia juga kedapatan berfoto bersama tim sukses bacalon tersebut.
Aksi ini memicu kritik keras dari masyarakat. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan instansi pembina kepegawaian segera memanggil dan memeriksa oknum PNS tersebut. Jika terbukti melanggar aturan netralitas, warga meminta agar sanksi tegas dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku.
Secara aturan, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS melarang keras abdi negara terlibat politik praktis. Kehadiran dan dokumentasi bersama kandidat di ruang publik dinilai kuat melanggar asas independensi tersebut.
Pelanggaran netralitas ASN membawa risiko sanksi disiplin yang berat. Sanksi dapat berupa teguran moral, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.
Hingga berita ini diturunkan, Mulyadi Alzauhadi belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis tersebut.
