PENJURU.ID | Jeneponto – Klarifikasi Manajer SPBU 74.923.07 Tarowang, Wahab, terkait pengakuannya dalam rekaman video yang viral diberitakan, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Reformasi Nasional (DPC Sepernas) Kabupaten Jeneponto, Nasir Tinggi.
Nasir Tinggi menyoroti pengakuan Wahab yang mengakui telah menyebut sejumlah institusi TNI dan Polri dalam percakapannya dengan para nelayan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan serius karena menyeret nama dua institusi negara demi kepentingan pribadi.
Ia menilai, pernyataan yang menyebut nama Pangdam, Korem, Dandim, Polres hingga Polsek secara sembarangan telah menciptakan opini liar di tengah masyarakat dan berpotensi mencoreng nama baik institusi TNI maupun Polri di Sulawesi Selatan.
“Ini persoalan serius. Tidak seharusnya nama institusi negara dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bisnis tertentu. Apalagi sampai mencatut nama Pangdam, Korem, Dandim, Polres dan Polsek seolah-olah terlibat dalam persoalan distribusi BBM subsidi,” tegas Nasir Tinggi kepada redaksi PENJURU. ID, Selasa (12/05/2026)
Menurutnya, pengakuan Wahab yang mengaku hanya ingin “menakut-nakuti” nelayan justru memperlihatkan adanya dugaan pemanfaatan nama institusi negara untuk memperlancar aktivitas elegal yang kini menjadi sorotan publik.
Nasir juga mendesak agar perwakilan institusi TNI dan Polri melalui Dandim 1425/ Jeneponto dan Polres Jeneponto segera mengambil langkah hukum terhadap Manajer SPBU Tarowang atas dugaan pencemaran nama baik institusi.
“Saya mendesak perwakilan dua institusi, baik TNI maupun Polri melalui Kodim dan Polres Jeneponto agar melaporkan yang bersangkutan ke jelur hukum. Ini penting supaya nama baik institusi kembali pulih dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut marwah institusi negara yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga meminta agar aparat terkait melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah SPBU Tarowang.
Langkah itu dinilai penting guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan mencatut nama institusi negara.
