PENJURU. ID | Jeneponto – Klarifikasi yang disampaikan Manajer SPBU 74.923.07 Tarowang, Wahab, terkait rekaman video yang sebelumnya beredar luas dan dimuat media ini, kini menjadi sorotan publik. Dalam keterangannya, Wahab mengakui bahwa ucapan dalam rekaman tersebut memang benar disampaikan olehnya di hadapan sejumlah perwakilan nelayan.
Pengakuan itu disampaikan Wahab sebagai bentuk klarifikasi atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk menjadi perhatian internal jajaran TNI di Kabupaten Jeneponto. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang sempat viral tersebut tidak benar adanya dan diucapkan dalam situasi yang menurutnya sedang kacau.
“Kalau masalah iuran yang viral saat itu, baik dari aparat TNI itu tidak ada sama sekali. Saat itu saya sampaikan karena hilaf. Situasinya kacau, seakan-akan tidak ada yang mau diatur dari pihak nelayan. Jadi saya hanya ingin menakuti saja supaya tidak ribut, karena apa yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak ada sama sekali,” ujar Wahab dalam klarifikasinya, Minggu (10/05/2026) sekitar pukul 03.12 Wita.
Wahab juga mengaku tidak menyangka pernyataannya saat itu direkam oleh seseorang. Sebab, menurutnya, orang-orang yang berada di lokasi mayoritas merupakan nelayan dan situasi saat itu hanya bertujuan meredam ketegangan.
“Saya tidak merasa ada yang merekam waktu itu. Saya hanya berusaha menenangkan orang-orang yang hampir bertengkar,” lanjutnya.
Dalam klarifikasinya, Wahab turut menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah institusi negara yang namanya disebut dalam rekaman video tersebut, mulai dari Pangdam, Korem, Dandim hingga jajaran Polres dan Polsek.
“Iya betul saya menyampaikan seperti itu, mungkin karena saya hilaf. Saya juga meminta maaf kepada aparat karena apa yang saya sampaikan itu tidak benar,” ungkapnya.
Namun, pengakuan tersebut justru memunculkan sorotan baru di tengah masyarakat. Pasalnya, pernyataan dengan menyeret nama institusi TNI dan Polri itu diduga kuat dilakukan Manajer SPBU Tarowang, Wahab, guna melancarkan praktik bisnis ilegal terkait distribusi BBM subsidi dengan memanfaatkan nama institusi yang ikut terseret dalam pusaran isu tersebut.
Ucapan dalam rekaman video itu dinilai tidak hanya mencoreng nama baik institusi negara, tetapi juga menimbulkan kesan adanya perlindungan tertentu terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi solar subsidi di wilayah SPBU Tarowang.
Selain itu, muncul pula dugaan adanya tambahan pungutan terhadap nelayan yang ingin memperoleh BBM subsidi, disertai narasi yang dinilai menakut-nakuti masyarakat dengan mencatut nama aparat dan institusi tertentu.
Situasi ini memicu perhatian publik agar aparat terkait segera melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah SPBU Tarowang.
Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan demi memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
