PENJURU.ID| Jakarta – Politisi senior, Mohammad Amien Rais tak henti-hentinya mengingati pemerintah atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan bangsa. Kali ini, sang reformis melontarkan kritikan pedasnya terhadap pemerintahan Jokowi melalui Channel YouTube, Amien Rais Official yang tayang pada Kamis malam, (8/10/2020).
“Penjajahan ekonom asing makin sempurna, jangan pernah dilupakan pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif, adalah penanggung jawab yang kedua,” kata Amien Rais.
Lebih lanjut, Amien mencontohkan masyarakat di beberapa Negara yang menerapkan Omnibus Law menjulukinya sebagai “Big Ugly Law” atau undang-undang dengan kejahatan besar. Inilah awal mula Negara mempraktikkan otoriterisme.
“Di beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law itu, masyarakat di Negara-negara itu menjulukinya sebagai Big Ugly Law, undang-undang dengan kejahatan besar. Umumnya Negara-negara tersebut walaupun resminya masih memegang demokrasi tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi Omnibus Law atau big ugly law itu sebagai praktek otoriterisme,” imbuhnya.
Dalam video berdurasi 6 menit 33 detik itu, eks Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyimpulkan bahwa cengkraman ekonomi asing di Indonesia makin kokoh, dan di masa yang akan datang bangsa ini akan menjadi kacung di negeri sendiri.
“Setelah undang-undang Omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang “sapu jagad“ disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkraman ekonomi asing di Negara kita makin kokoh dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung,” prediksinya mengkhawatirkan.
Selain mengkritisi kebijakan rezim Jokowi, tak lupa pula guru besar di bidang ilmu politik itu mengecam para buzzers bayaran yang bekerja sebagai penggiring opini publik yang jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri.
“Para buzzers dengan bayaran uang haram akan memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepenting bangsa sendiri,” sesalnya.
Di akhir kalimatnya, Amien menuturkan bahwa Omnibus Law merupakan bukti paling klimaks betapa Negara (Pemerintah dan DPR) dapat melakukan kedzaliman multi dimensional.
“Omnibus law adalah bukti paling akhir betapa Negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus,” pungkasnya.
(LA)
