PENJURU.ID | Jakarta – Kementerian Perdagangan menerima kedatangan (Audiensi) Pengurus Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Kamis 13-02-2025. Bertempat di Gedung Utama kementerian Perdagangan, Pengurus Akumandiri diterima langsug oleh Budi Santosa, Mentri Perdagangan republic Indonesia beserta jajaran, diantaranya Fajarini Puntodewi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Bayu Wicaksono Putro, Direktur Pengembangan pasar dan informasi Ekspor dan beberapa jajaran terkait lainnya.
Dalam Kesempatan Audiensi, Pengurus Asosiasi Industri UMKM Indonesia yang diwakili oleh Hermawati Setyorinny, (Ketua Umum). Reza Rizky Hermawan (Ketua DPW Prov. Jawa Barat). Henny Fauziah (Ketua Bid Organisasi dan Keanggotaan), Dyah Probondari (Ketua Bid Hukum, Advokasi dan HAKI), Andy Djoyo Budiman (Ketua Bid Informasi dan Teknologi) dan Hika Transisia AP (Ketua DPW Prov. Banten) menyampaikan banyak hal terkait pentingnya sinergi dan keterbukaan Informasi Kementerian Perdagangan dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah, terutama pengusa Mikro dan Kecil.
Adapun topik pembicaraan tentang masukan dan kendala berkaitan dengan:
– Persaingan usaha dan Pengamanan pasar dalam negeri
– Perluasan pasar ekspor dan kemudahan ekspor bagi UMKM
– Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk peningkatan SDM.
– Tata cara atau mekanisme memperoleh pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan potensi
pasar ekspor bagi UMKM
Dalam pemaparannya Hermawati Setyo Rinny Ketua Umum Akumandiri menyampaikan bahwa pentingnya kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang pro UMKM untuk bisa memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro agar bisa memasarkan produk hasil industri UMKM baik berupa barang maupun industry UMKM dalam bentuk Jasa seperti industry dibidang informasi dan tekhnologi misalnya program aplikasi dan software.
“Kami para pelaku UMKM, terutama Pengusaha Mikro dan Kecil kesulitan dalam memperoleh informasi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah untuk melakukan pemasaran produk, baik pemasaran local, apalagi pemasaran Ekspor, oleh karena itu kami berharap terbangun sinergi antara pemerintah dengan para pelaku UMKM melalui Asosiasi IUMKM” Ujar Rini.
Menanggapi hal tersebut Budi Santoso, Menteri perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Pemerintah sangat terbuka dan telah melakukan banyak program program pembinaan baru para pelaku UMKM dengan harapan meningkatnya nilai ekspor Indonesia secara Nasional.
“Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian perdagangan sudah menjalankan beberepa program yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan sdm dan nilai ekspor bagi para pelaku UMKM, diantaranya Program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau disebut program UMKM BISA Ekspor, Eksport Coaching Program (ECP), program NEXT (New Export Breaktrough), Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) dan masih banyak program lainnya” jelas Budi.
Menyambung penjelasan Mentri Perdagangan, Fajarini Puntodewi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menambahkan bahwa pihak Kementerian Perdagangan RI siap bersinergi dengan AKUMANDIRI dalam Upaya pembinaan dan pelatihan terkait Ekspor produk dan barang jasa.
“Karena Akumandiri merupakan Asosiasi yang memiliki anggota, silahkan mengajukan kelas khusus untuk pelatihan dan pembinaan, nanti akan kita upayakan langkah langkah dalam pelaksanaan kelas khusus bagi anggota asosiasi UMKM” Ujar Fajarini.
Ketua Asosiasi IUMKM Indonesia Provinsi Banten, Hika Transisia AP dalam kesempatannya menyampaikan tentang pentingnya pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM di daerah Banten demi meningkatnya pemasaran produk terutama potensi ekspor hasil komoditi pelaku usaha UMKM di Provinsi Banten.
“Provinsi Banten memiliki potensi untuk bisa melakukan ekspor produk produk hasil usaha mikro kecel dan menengah, tetapi karena minimnya informasi dan pengalaman ekspor berdampak pada minimnya pemasaran ekspor, sebagai contoh provinsi banten terutama diwilayah pandeglang merupakan sumber pemasok kelapa ke Jabodetabek, dimana limbah dari penjulan kelapa tersebut dibawa kembali ke Pandeglang sehingga menjadi sampah yang mulai meresahkan karena menimbulkan gunungan sampah sampah bekas kelapa di beberapa titik, padahal sampah sampah buah kelapa tersebut bisa di olah di jadikan komoditas ekspor ke beberapa negara di Eropa dan Asia, tapi karena minimnya informasi dan kemampuan ekspor potensi pengelolaan limbah UMKM tersebut tidak bisa di maksimalkan yang seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat” Ujar Hika.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan menjawab bahwa silahkan dipersiapkan dan dihitung berapa kemampuan kuantitinya dan bagaimana proses pengolahannya sehingga layak ekspor kemudian silahkan berkoordinasi dengan kementerian untuk kebutuhan pembinaan proses ekspor.
“Silahkan dihitung jumlah kuantitinya, kempuan produksi dan lain lain kemudian dipersiapkan secara matang produk tersebut menjadi layak ekspor, kalau sudah siap silahkan hubungi pihak kementerian perdagangan kembali” tutup Budi Santoso, Menteri Perdagangan RI
