Penjuru.id | Jakarta – Usia kepemimpinan Bupati Antonius Doni Dihen bersama Wakil Bupati Ignasius Boli Uran kini telah genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Sejumlah program unggulan yang digulirkan di awal masa kerja, khususnya yang bertajuk “100 hari kerja”, semula dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan reformasi birokrasi di daerah.
Namun setelah setahun berlalu, evaluasi publik justru menunjukkan bahwa realisasi berbagai kegiatan dalam skema 100 hari kerja itu masih terlihat samar-samar bahkan ada yang kandas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan laporan media lokal yang memantau perkembangan program tersebut, sejumlah sub-kegiatan yang dikemas sebagai bagian dari agenda 100 hari kerja memang memperlihatkan gerakan awal di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penataan kota. (Flores Terkini)
Meski demikian, tidak sedikit item yang pada akhirnya hanya menunjukkan progres yang minim atau proses yang berjalan lambat sehingga dampaknya belum terasa secara luas oleh masyarakat. Beberapa kegiatan bahkan belum tuntas hingga akhir tahun 2025, sementara publik masih menunggu hasil nyatanya. (Flores Terkini)
Di sisi lain, fenomena pembelaan terhadap pemerintah juga semakin kuat di ruang digital, terutama setahun masa kepemimpinan ini. Sayangnya, beberapa bentuk pembelaan dinilai lebih menonjolkan kedekatan personal dengan lingkar kekuasaan daripada penyampaian data capaian yang objektif. Kritik publik pun sering dijawab dengan pernyataan normatif tanpa detail progres yang terukur — sehingga menimbulkan kesan bahwa narasi pembangunan belum dibarengi dengan transparansi penuh kepada warga.
Menanggapi kondisi tersebut Ama Ilham (Ketua Umum Himpunan Pumda & Mahasiswa Adonara Jakarta) menyampaikan pandangan:
“Setahun kerja bukan sekadar angka simbolik. Ini adalah fase awal untuk menguji arah perubahan. Jika publik masih menilai capaian itu samar-samar, berarti ada yang perlu diperjelas — baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi realisasi di lapangan.”
Ia menegaskan bahwa komitmen “Lompatan Jauh Flotim” yang digaungkan sejak awal kepemimpinan ADDIBU harus tercermin dalam perubahan nyata. “Lompatan” tidak cukup diukur dari banyaknya agenda yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana agenda tersebut menghasilkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintahan yang progresif cenderung menjelaskan secara lengkap apa saja yang telah dilakukan dalam periode awal, termasuk hambatan yang dihadapi, serta progres setiap program yang selama ini digulirkan — bukan sekadar berlindung di narasi pembelaan tanpa substansi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kritik publik seharusnya tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai energi korektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjadikan tahun kedua sebagai momentum konsolidasi, pembenahan manajemen program, serta penguatan transparansi berbasis data yang dapat diakses dan diuji publik.
“Kami tetap optimis bahwa perubahan itu mungkin, selama ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka. Harapan masyarakat Flores Timur tidak pernah berlebihan — mereka hanya ingin melihat kerja yang terukur, hasil yang nyata, dan komunikasi yang transparan,” tegasnya.
Dengan demikian, satu tahun pertama kepemimpinan ini semestinya menjadi fondasi refleksi. Optimisme harus tetap dijaga, namun kewaspadaan kritis juga perlu dipertahankan agar setiap janji pembangunan benar-benar bergerak dari narasi menuju realisasi. Tahun kedua akan menjadi ujian penting: apakah komitmen “lompatan jauh” benar-benar diwujudkan dalam langkah yang terarah, terukur, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
