Penjuru.id | Jakarta – Sekretaris Jendral Gerakan Tani Muda Indonesia Emas, Fathur Rahman Abdal, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap program ketahanan pangan nasional yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman krisis global dan potensi konflik dunia.
Fathur menilai, dinamika geopolitik internasional yang semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm bagi seluruh negara untuk memperkuat fondasi dalam negeri. “Kita belajar dari berbagai konflik global, ketika perang terjadi, yang pertama terganggu adalah rantai pasok pangan dan energi. Negara yang tidak siap akan menghadapi inflasi tinggi, kelangkaan bahan pokok, bahkan instabilitas sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Menurutnya, langkah pemerintah mendorong swasembada pangan, memperkuat cadangan beras nasional, serta mengoptimalkan peran petani dan teknologi pertanian merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Ketahanan pangan, kata dia, bukan hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa.
“Jika skenario terburuk seperti Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, maka negara dengan ketahanan pangan yang kuat akan lebih mampu bertahan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar, tinggal bagaimana pengelolaannya dilakukan secara konsisten dan berbasis hukum yang jelas,” tegasnya.
Fathur juga menyoroti pentingnya pengawasan hukum dalam pelaksanaan program ketahanan pangan agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Ia menilai transparansi anggaran, akuntabilitas distribusi pupuk, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif harus menjadi prioritas bersama.
“Jangan sampai program strategis ini justru terhambat oleh persoalan tata kelola. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. Dalam pandangannya, ketahanan pangan bukan hanya tugas kementerian terkait, tetapi tanggung jawab kolektif bangsa.
Dengan berbagai tantangan global yang kian kompleks, Fathur optimistis Indonesia mampu berdiri kokoh apabila terus memperkuat fondasi ekonomi domestik, khususnya sektor pangan. “Ketahanan pangan adalah benteng pertahanan non-militer yang sangat strategis. Ketika rakyat tercukupi kebutuhan dasarnya, maka stabilitas nasional akan tetap terjaga,” pungkasnya.
