PENJURU.ID| Sukoharjo – Polres Sukoharjo hari ini menggelar FGD (Focus Group Discussion) untuk sosialisasi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang utama UIN, Raden Mas Said Kartasura, Selasa (6/9/2022).
FGD tersebut dihadiri oleh Kapolres Sukoharjo AKBP. Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/ Sukoharjo Letkol. Czi., Slamet Riyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo. Eko Sapto Purnomo, Rektor UIN. Raden Mas Said Surakarta Prof., Dr., H., Mudofir, M.Pd., Kabid penanganan konflik Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo. Bapak Sarno, Kabid pemberdayaan dinas sosial Kabupaten Sukoharjo. Agus Saptono, Sales Manager Pertamina Surakarta. Ahad Jabar, mahasiswa, dan para tamu undangan lainnya.
Kapolres Sukoharjo AKBP. Wahyu Nugroho Setyawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa, FGD ini digelar dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan mengurangi informasi-informasi yang simpang siur terkait kenaikan BBM yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat saat ini.
AKBP. Wahyu menjelaskan bahwasanya, kondisi harga minyak mentah dunia hingga bulan Agustus 2022 ini masih dipengaruhi oleh, konflik Geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan munculnya risiko resesi di berbagai negara. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 96,1 /barrel, sedangkan harga minyak mentah berdasarkan asumsi APBN sebesar US$ 63 /barrel.
Sebagai langkah awal dalam menyikapi dan menghadapi kenaikan harga BBM ini, pemerintah harus menyiapkan program kebutuhan bersubsidi dan kompensasi energi dari 502 T (alokasi APBN sesuai Perpres 98/2022) menjadi 698 T (proyeksi kebutuhan saat ini).
“Kami dari kepolisian dan TNI siap mendukung dan mengawal setiap pendistribusian dan penyaluran BLT untuk sampai pada sasaran yang tepat dan benar. Kami juga berharap kepada berbagai elemen masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi agar selalu senantiasa menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” ungkap AKBP. Wahyu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo. Eko Sapto Purnomo, mengucapkan terima kasih kepada Polres Sukoharjo dan Rektor UIN yang telah menginisiasi serta memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) ini.
Eko Sapto Purnomo, juga menerangkan bahwa, setiap kebijakan yang telah diambil pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM dilatar belakangi oleh kondisi keuangan negara.
“Saat ini, kita menghadapi krisis global yang perlu kita antisipasi dengan melakukan penyesuaian harga BBM agar tidak berdampak pada inflasi. Tujuannya adalah agar, perekonomian kita terselamatkan akibat inflasi global saat ini,” ucapnya.
Kabid pemberdayaan dinas sosial Kabupaten Sukoharjo. Agus Saptono, melanjutkan penjelasannya bahwa, pemerintah memberikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun atas pengalihan subsidi BBM.
Bantuan yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diperuntukkan kepada 20,65 juta keluarga.
Selain itu, bantuan ini juga berupa bantuan sosial upah yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp 3,5 Juta per bulan.
Sedangkan, Sales Manager Pertamina. Ahad Jabar, menyampaikan bahwa jika pertamina selaku BUMN hanya melakukan tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam penentuan harga BBM.
“Pertamina tidak akan semena-mena menjual BBM maupun menentukan harganya dalam sepihak saja, karena pertamina pun juga mengukur potensi kemampuan produksi masyarakat Indonesia,” ungkapnya. (Team Red/Eko)
