Yang seharusnya musdes dapat menghasilkan keputusan yang demokrasi, namun penyampaian aspirasi menjadi ricuh diwarnai aksi protes warga.
Forum yang awalnya diharapkan menjadi wadah demokrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat itu berubah panas setelah sejumlah warga melayangkan protes terhadap mekanisme penetapan calon pemilih yang dinilai tidak transparan.
Menurut keterangan warga di lokasi, ketegangan mulai muncul saat masyarakat mempertanyakan dasar aturan penetapan hak pilih dalam pemilihan BPD.
Ketua Aliansi Masyarakat Membangun Desa Pantai Sederhana, Suheru, menilai panitia tidak mengakomodasi usulan warga yang menginginkan mekanisme pemilihan berdasarkan kepala keluarga.
“Kami menduga panitia telah memangkas hak konstitusional masyarakat. Dalam beberapa audiensi, warga serempak mengusulkan agar pemilihan dilakukan per kepala keluarga, namun panitia berdalih hanya menjalankan surat keputusan bupati tanpa mengindahkan aspirasi warga,” ujarnya.
Situasi kemudian memuncak ketika terjadi dugaan aksi kekerasan dalam forum tersebut.
Seorang warga menyebut salah satu peserta yang diduga mantan kepala desa berinisial Z terlibat cekcok hingga berujung tindakan fisik terhadap warga lain.
“Proses musyawarah sudah tidak sesuai prosedur. Kami menyampaikan protes, tapi tidak didengar,” kata seorang warga yang identitasnya minta dirahasiakan.
Kepala Desa Pantai Sederhana, Harun Zen, disebut sempat berupaya meredam ketegangan. Namun situasi yang semakin tidak kondusif membuat aparat kepolisian dari Polsek Muaragembong turun ke lokasi untuk mengamankan keadaan dan membubarkan jalannya musyawarah.
Akibat insiden tersebut, seorang warga bernama Anto yang hadir dalam rapat dilaporkan menjadi korban dugaan kekerasan. Korban kini telah membuat laporan resmi ke Polsek Muaragembong, Polres Metro Bekasi.
Saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, agenda Musdes penetapan calon pemilih BPD dijadwalkan ulang hingga situasi dinyatakan kondusif.
