PENJURU.ID I Kabupaten Bekasi – Pasca-pelantikan Kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto (20/2) sampai saat ini, yang mana seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Pemerintah Daerah harus mematuhi aturan. Dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati Bekasi dan Kepala bagian (Kabag) umum belum melakukan surat edaran, terkait pemasangan Foto Bupati dan Wakil Bupati di kantor instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Ada juga beberapa Dinas yang sudah melakukan penawaran lelang program di bulan Januari, kurang lebih hampir mencapai 60 persen.
Padahal ada surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.1/64SJ Tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 yang sudah diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Menanggapi hal tersebut Muhamad Fauzi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi mengatakan, aparatur birokrasi bekerja maksimal sesuai tata kelola tugas dan fungsi nya sesuai aturan, Minggu (23/2/2025).
“Dengan ada nya surat edaran Mendagri, sebaiknya dievaluasi kembali terhadap kinerja yang terburu-buru dan tidak lazim, seperti ada pesan kepentingan periode kepemimpinan sebelumnya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 yang seharusnya didalamnya mengakomodir kebijakan program pusat, daerah, sebagai Visi Misi dari Bupati terpilih karena APBD 2025 kan dibuatnya 2024.
“Bahwa penekanan program tentang Ketahanan Pangan Nasional berada di daerah, namun APBD TA 2025 kurang memperhatikan ketahanan pangan,” jelasnya.
Lanjut Ia, apalagi petani wilayah utara Kabupaten Bekasi sudah 3 kali mengalami gagal panen. Selanjutnya, adanya Ederan Mendagri sebaik nya untuk melakukan perubahan RKPD dan berkoordinasi antar lembaga DPRD dan Bupati Bekasi.
“Karena dalam surat tersebut perubahan sampai minggu ke dua di bulan Mei,” ujarnya.
