PENJURU.ID | JAKARTA – Keputusan tegas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggelar seleksi ulang terhadap sekitar 13 ribu unit dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ancaman penutupan permanen merupakan angin segar bagi penegakan akuntabilitas publik. Alokasi dana megaproyek MBG yang menyerap porsi besar dari anggaran negara tidak boleh menjadi ladang ‘bancakan’ atau tempat kompromi bagi pengelola vendor yang berkinerja buruk. Langkah penyaringan ulang ini menjadi bukti nyata bahwa negara mulai memperketat fungsi pengawasan, memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dikucurkan menghasilkan layanan berkualitas tanpa celah kebocoran maupun penyimpangan operasional.
Pengawasan berbasis evaluasi ketat ini sangat krusial mengingat tata kelola penyediaan makanan skala massal rentan terhadap praktik pembengkakan biaya dan penurunan standar kelayakan demi meraup keuntungan sepihak. Ketegasan BGN untuk menutup dapur yang tidak memenuhi kriteria kelayakan fungsi dan kebersihan mengirimkan sinyal keras kepada seluruh mitra pengelola bahwa keterlibatan dalam program strategis nasional menuntut profesionalisme mutlak. Tanpa adanya sistem seleksi yang transparan dan tanpa kompromi, efisiensi anggaran negara akan dipertaruhkan, sementara masyarakat sebagai penerima manfaat utama justru dirugikan oleh rendahnya mutu pelayanan.
Langkah audit dan pembersihan unit dapur bermasalah ini harus konsisten dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat atas sorotan publik. Ketatnya sanksi penutupan yang diterapkan BGN diharapkan mampu membangun standar baru dalam manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor kesehatan dan gizi. Pada akhirnya, keberhasilan program nasional seperti MBG tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana integritas, efisiensi, dan akuntabilitas publik dijaga dalam setiap tahap eksekusinya.
