Dikritik Akademisi Wedakarna Sewot, Kebebasan Akademis Sedang Terancam

PENJURU.ID | DENPASAR – Seorang akademisi FISIP Universitas Udayana sekaligus anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Bali Gde Kamajaya diminta mengklarifikasi kritik yang disampaikan di media massa baik online maupun cetak di Bali oleh Senator Arya Wedakarna.

Dalam surat berlogo DPD RI bernomor 011020149/345-B65/DPD-MPR RI/Bali/V/2021, Wedakarna bermaksud melakukan kunjungan kerja pada Selasa tanggal 11 Mei 2021 ke Universitas Udayana. Menariknya, ada dua agenda dalam kunjungan kerja tersebut.

Pertama menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Universitas Udayana agar mengutamakan pengusaha lokal Bali. Kedua, ia minta klarifikasi dari Gde Kamajaya Dosen FISIP UNUD terhadap viralnya tiktok AWK. Dalam surat tersebut, ia juga meminta kepada Rektor Universitas Udayana untuk menerima kunjungan kerja dan audensi tersebut sesuai dengan amanat undang-undang.

Pertanyaannya, mengapa agenda kedua dirasa penting untuk dilaksanakan? Bukankah ia melakukan kunjungan kerja, bukan kunjungan klarifikasi? Apakah mengklarifikasi kritik juga bagian dari tugas anggota DPD RI?

Ternyata ini memang berhubungan dengan kritik yang disampaikan akademisi Universitas Udayana terhadap aksi tiktok menggelikan yang dilakukan oleh Wedakarna. Dalam lampiran suratnya, jelas ia ingin klarifikasi dari Gde Kamajaya karena namanya tertera di sana. Dengan dibungkus agenda kunjungan kerja, Wedakarna seolah ingin “membungkam” suara akademisi.

Ini berbahaya bagi kebebasan akademik. Info terbaru, Kamajaya akan disomasi secara hukum oleh yang bersangkutan.

Kamajaya punya kewajiban melaksanakan fungsinya sebagai akademisi. Ia mengkritik tingkah polah politisi yang ingin mendekatkan diri dengan kaum milenial namun menggunakan cara-cara yang konyol dan tak mendidik. Bukan saja tidak mendidik, tiktok yang dibuat juga dituding tak bermutu, karena memang tak ada nilai dan pesan edukatifnya.

Menurut saya, kritik Kamajaya sah adanya di ruang demokrasi. Kebebasan berpendapat dan mimbar akademik adalah pupuk penyubur demokrasi. Sasaran kritik juga bukan masyarakat biasa, melainkan pejabat publik. Sekali lagi, pejabat publik. Jika ada pihak-pihak dengan kekuasaannya membatasi dan membunuh kebebasan mimbar akademik, sama artinya dengan pembunuhan demokrasi itu sendiri. Sekaligus, pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Gde Kamajaya selain sebagai akademisi muda, juga seorang intelektual publik. Tugas intelektual publik tentu lebih luas, tak hanya sekedar mengajar, meneliti lalu duduk manis terima gaji, namun juga memberi respon akademik terhadap berbagai persoalan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Di sini intelektual publik membawa kepentingan publik dan memiliki tangggungjawab sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang cerdas dan demokratis.
Kritik yang disampaikan Kamajaya cukup beralasan dan konstruktif. Ia mengingatkan pejabat publik untuk fokus bekerja untuk kepentingan publik, bukan sibuk membuat konten tiktok yang tidak bermutu dan hanya sensasional. Apalagi jika itu dibuat hanya untuk mendekatkan diri dengan milenial. Masih banyak cara-cara kreatif dan edukatif untuk mencuri perhatian anak muda, bukan dengan cara mengelus leher dan menjilatkan lidah pendek. Sungguh menggelikan! Pejabat tentu mesti memberi contoh yang baik pada masyarakat.

Selain itu, kritik Kamajaya itu disampaikan di media massa cetak dan online, artinya ia diwawancarai oleh wartawan. Semestinya jika keberatan terhadap kritik yang dilayangkan, Wedakarna bisa menggunakan fasilitas media untuk menyanggah atau melakukan counter argument. Ini sah, karena media mesti memberikan hak jawab jika memang diperlukan. Bukan sebaliknya, menggunakan embel-embel sebagai anggota DPD untuk meminta klarifikasi akademisi yang sedang menjalankan kewajiban publiknya.

Sebagai anggota KIKA Bali, saya sangat menyayangkan sikap senator Wedakarna terhadap kebebasan mimbar akademik dan kebebasan berpendapat seorang akademisi. Pejabat publik mestinya menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia mesti siap menerima kritik, tidak hanya dari akademisi, tetapi juga masyarakat yang merupakan konstituennya. Sangat aneh jika ada pejabat publik yang alergi terhadap kritik.

Apabila tak siap menerima kritik, lebih baik jangan jadi pejabat publik, apalagi ia dipilih oleh masyarakat Bali secara demokratis. Artinya, masyarakat sebagai konstituen berhak untuk mengingatkan dan mengkritiknya. Kritik yang dilayangkan tentu tidak menyentuh personal, melainkan yang berhubungan dengan tugas-tugas publiknya sebagai seorang senator. Jika seorang akademisi saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa?

Saya sangat menentang upaya-upaya intimidasi dan pembungkaman suara kritis akademisi. Ini pembunuhan demokrasi.

Kawan Gede Kamajaya jangan kendor, tetaplah kritis….

IGA Paramita
Anggota KIKA Bali

Pos terkait