Diduga Salah Obyek, Ketua DPW Baim Ham RI Sulsel Sorot Lokasi dan Bangunan Sekolah TK di Desa Mangngepong

PENJURU. ID | Jeneponto – Bangunan baru Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersumber dana desa DD TA. 2022 di Dusun Bontoa, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto disorot DPW Baim Ham RI Sulsel, Kamis (29/09/2022)

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Bain Ham RI Sulawesi-Selatan Sahabuddin Ra’uf, S. H.,MH.,angkat bicara terkait bangunan baru Sekolah TK di Dusun Bontoa Diduga salah obyek lantaran lokasi bangunan tersebut berlokasi di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

“Kepala Desa Mangngepong kami anggap sangat keliru dan diduga melakukan pelanggaran besar, karna penempatan pembangunan TK itu tidak didalam wilayahnya tapi di wilayah Desa Bululoe sementara sumber anggaran dari Desa Mangngepong melalui Dana Desa TA. 2022.” ujar Sahabuddin Ra’uf

Selain itu, adapun bentuk kerjasama antar desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91 sampai dengan 93 adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa itupun dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hal itu diketahui saat dikonfirmasi langsung Kepala Desa Mangngepong di kediamannya terkait mekanisme kerjasama antar desa dan mengatakan dari awal dirinya mengetahui lokasi tersebut bahkan mengaku sudah ada kerjasama perjanjian kontrak MoU antar desa bersama desa bululoe.

“Saya tau itu dari awal perencanaan tapi kita ada kesepakatan perjanjian kontrak kerjasama antar desa sesuai petunjuk Undang-Undang Desa tentang kerjasama bukan hanya dibidang pendidikan tapi disemua bidang. “kata Kades Mangngepong

Ia menambahkan sekaitan dengan wilayah pembangunan TK tersebut ia pun mengakui wilayah itu merupakan wilayah desa bululoe bahkan sebagian masyarakat ada warga bululoe. “Kalau berbicaraki wilayah, itu wilayah desa bululoe dan sebagian masyarakat disitu juga ada warga bululoe. ” ujarnya

Mengetahui lokasi obyek bangunan TK adalah wilayah bululoe namun tetap membangun karna mengaku sudah ada MoU  kerjasama antar desa. Giliran diminta surat perjanjian yang dimaksud namun Kades Mangngepong seolah hanya pengakuan tidak memperlihatkan sampai pada akhirnya memperlihatkan juga.

Dalam isi surat perjanjian kontrak kerja antar desa (MoU) yang sudah dibuat dinilai tidak mendasar batal demi hukum, karena obyek tersebut bukan aset desa bululoe dan desa mangngepong maupun Pemda melalui aset Dinas Pendidikan sehingga status obyek tanah tersebut dianggap belum jelas.

“Belum jelas karena surat pernyataan kedua belah pihak bukti surat MoU yang dimiliki tidak mendasar dan dianggap batal demi hukum, keapsahannya harus jelas bahwa ada surat dari aset melalui dinas pendidikan dalam hal pemerintah daerah dan yang bertanda tangan disitu adalah kesepakatan antara dinas terkait dan disetujui 2 desa tersebut.”tegas Sabauddin Ra’uf

Menurutnya sangat berani kedua kepala desa tersebut membuat pernyataan kesepakan yang bukan aset Desa, Apalagi Kepala Desa Mangngepong yang begitu lancang menggunakan anggaran desanya diluar wilayah dalam bentuk pembangunan pisik tanpa melalui MoU yang jelas.

“Apa bedanya kasus aspirasi dewan beberapa tahun lalu yang salah menempatkan aspirasinya hingga terproses hukum. ” tutur Ra’uf

Tak hanya menyoroti wilayah obyek, DPW Bain Ham RI juga menyoroti bangunan baru Sekolah Taman Kanak-Kanak TK yang diduga tidak sesuai harapan layaknya bangunan baru lantaran diantara bahan yang dipake menggunakan bahan material bekas salah satunya di bagian kusen jendela.

Hingga berita ini ditayangkan, belum sempat dilakukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Bululoe terkait kerjasama antara desa (MoU) bersama Pemerintah Desa Mangngepong.

Pewarta: Mail

Pos terkait