PENJURU. ID | Sampang – Kembali macetnya Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) di Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA ) Sampang, tampaknya mulai dirasakan mahasiswa yang aktif di Organisasi. Pasalnya, sistem dan dinamika kampus tak berjalan baik.
Mahrus Ali, salah satu mahasiswa menuturkan, letak demokrasi mahasiswa menentukan Pemimpin Kampus, Presiden Mahasiswa (Presma) tingkat Universitas dan Gubernur setingkat Fakultas di lingkup masing-masing sangatlah penting.
Belum ada persiapan sampai hari ini untuk merancang pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Institut Agama Islam Nazhatut Thullab. Namun, pihak akademik Warek III ( Bidang kemahasiswaan) mengeluarkan mandat kapada salah satu mahasiswa untuk menjabatani sebagai PRESMA di kampus IAI NATA Sampang, dalam berpartisipasi acara diskusi publik HIMASA – UTM dengan tema ” peran mahasiswa di tengah lautan covid 19, pada 31 Juli 2021 via zoom.
Mahrus Ali menyangkal, bentuk surat mandat itu tidak terlihat sampai hari ini, pihaknya sempat menghubungi pihak kemahasiswaan belum ada penjelasan yang pasti.
“Bapak Moh Holil Asy’ari, S.E. selaku Warek III Bidang kemahasiswaan saat di hubungi melalui via WhatsApp membenarkan, memang mengutus Rudiyanto untuk acara tersebut dan saya disuruh untuk menghubungi yang bersangkutan,” Ungkap Mahrus Ali.
Ditanya soal PEMIRA, pihak kampus menyatakan telah menyampaikan dalam pertemuan koordinator dengan masing-masing Kaprodi. Namun menurut keterangan yang ia peroleh, hal itu belum terlaksana karena mas dalam pandemi covid 19.
“Untuk PEMIRA sudah saya sampaikan di saat pertemuan koordinator masing-masing prodi , bahwa di antaranya terkendala dengan adanya pandemi sehingga tidak bisa melaksanakan PEMIRA di tengah pandemi covid-19,” Ujarnya menirukan pesan dari pihak kampus.
Mahrus Ali juga menghubungi Rudiyanto, selaku mahasiswa yang menerima mandat menjabatani PRESMA di IAI NATA Sampang untuk memastikan status mandat tersebut dalam keterangan yang diperoleh, jabatan itu tetap dimiliki oleh presma atas nama Musrifah.
“Bukan saya, tapi berhubung presma Musrifah tidak bisa mengisi, beliau mengintruksikan saya untuk mewakili beliau atas nama presiden mahasiswa. Begini saja Pak, soal menjabatani atau tidak yang paling penting saya tidak merebut jabatan itu. Dan saya harap nama itu hanya sebatas di pamflet saja, Soal demokrasi di kampus kita bisa bicarakan di internal kampus, dan sebetulnya saya tidak menyangka kalau akan menjadi masalah bagi temen2 karena jujur saya tidak ada niatan untuk membuat temen2 gaduh, karena saya hanya menjalankan perintah,” Jelasnya meneruskan pesan dari Rudiyanto.
Disisi lain pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Presma melalui chat WhatsApp. Namun, belum mendapat respon.
“Saya pernah mengirim pesan melalui chat WahtsApp hanya diread saja dan ditelpon beberapa kali tidak dijawab,” Keluh Mahrus Ali, Rabu (28/07/2021).
Ia menegaskan, menurut aturan seharusnya dalam pemberian tugas harus ada surat tugas yang di keluarkan dari pihak akademik maupun PRESMA supaya tidak terjadi weak administration. Ia juga menambahkan, seharusnya PEMIRA dilakukan setahun sekali untuk menggantikan Presma dan jajarannya dalam sesta demokrasi mahasiswa yang tertera di undang-udang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang ditetapkan pada tahun 2019 lalu.
Mahrus Ali , juga menuturkan, bahwa pihak akademik minim taat aturan. Pasalnya ada kesan menerapkan sistem monarki terhadap kampus.
Mmt
Kontributor: Mahru Ali
