PENJURU.ID|DENPASAR – Mahasaba XII ini adalah Mahasaba yang cukup istimewa, karena dilaksanakan disaat perjuangan umat Hindu Bali/Nusantara ( Darmic Original ) untuk memurnikan ajaran Hindu Bali/Nusantara (DarmicOriginal ) dari pengaruh intervensi Sampradaya luar nusantara.
Dan juga istimewa, karena PHDI Pusat mayoritas dikuasai oleh pengurus yang mempunyai pemahaman bahwa Sampradaya Luar Nusantara ini adalah bagian dari Hindu di Indonesia.
Jadi istimewanya adalah bahwa ada faksi- faksi yang mengakomodir Sampradaya dan ada yang menolak Sampradaya.
“Yang mengakomodir Sampradaya adalah faksi yang tidak memahami Hindu Bali/Nusantara dengan benar, dan cendrung berkeyakinan Hindu India, sehingga mengakomodir ajaran Sampradaya mengintervensi ajaran leluhur Nusantara. Dan mereka membuat jalan pemusnahan ajaran leluhur Nusantara yg tetap diyakini sbg Agama oleh umat Hindu Bali.” kata Surya Anom saat di konfirmasi penjuru.id biro Denpasar, Kamis, (2/9/2021) di kediamannya bilangan Gatsu Timur .
“Yang lebih parah adalah bahwa mereka tidak murni lagi ngajegang agama, tapi sudah bermain ke ranah politik dengan mendukung organisasi transnasional, seperti Iskcon, Sai Baba dll.” tegasnya.
Surya Anom memaparkan bahwa faksi ini mengusung WBT dan Mangku Pastika sebagai calon Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat. Dimana kedua tokoh ini sangat permisif kepada Sampradaya Luar Nusantara. Malahan Mangku Pastika sangat getol memasarkan buku BG as it is tulisan Prabupada.
“Terkait dengan faksi ini, ada kelompok organisasi- organisasi berasas Hindu seperti Peradah Indonesia, KMHDI, ICHI, Persada Nusantara dan Media Hindu membuat survey untuk membuatkan legitimasi kedua tokoh ini, dan beberapa tokoh Sampradaya lainnya.” imbuhnya.
Dalam Mahasaba XII ini, hampir pasti tidak akan mencapai kesuksesan, dalam arti sukses seperti judul tulisan ini. Karena faksi yg ingin mengsukseskan Mahasaba XII ini, jumlahnya jauh kalah banyak dengan faksi yang ingin mempertahankan dan mengakomodir Sampradaya luar nusantara.
Melihat ketidak suksesan yang sudah pasti, maka jalan untuk tidak melegitimasi Mahasaba ini harus segera dijalankan. Baik melalui jalur ADART, maupun diluar ADART. Karena penyelamatan ajaran leluhur nusantara jauh lebih penting daripada penyelamatan pengayoman Sampradaya Luar Nusantara.
Diluar ADART PHDI ini adalah tugas krama adat Bali dan krama Bali. Karena jalan pemusnahan Hindu di Indonesia yg diambil Sampradaya adalah dg memusnahkan ajaran leluhur nusantara yang ada di Bali saat ini.
SKB PHDI Bali dan MDA, serta dukungan Gubernur Bali dan Ketua DPRD I Bali terhadap SKB ini adalah dasar untuk bergerak merebut PHDI dg membuat Majelis Agama Hindu yang betul-betul ngajegang ajaran leluhur Nusantara.
“Sebenarnya dua kelompok yang memegang legitimasi sabagai pimpinan dan tokoh Hindu di Indonesia sudah berada didua kutub yang berbeda.” jelasnya.
Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat dan Dirjen Bimas Hindu yang ada didalam kelompok yang masih mengakomodir ajaran Sampradaya mengintervensi Hindu Bali/Nusantara, yang didukung pengikut Sampradaya dan simpatisannya.
Pengakomodiran Sampradaya bisa dilihat dari ketidak tegasan PHDI mengeluarkan Sampradaya dari tubuh Hindu Bali/Nusantara, dan belum dicabutnya TDP Sampradaya oleh Dirjen Bimas Hindu.
Dikutub yang lain adalah Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, MDA dan PHDI Bali. Dimana beliau-beliau secara tegas menolak Sampradaya sbg bagian dari Hindu Bali/Nusantara.
Malahan Bendesa Agung pernah bicara dalam suatu Webinar, bahwa meng support Desa Adat untuk menutup Ashram Sampradaya yg sudah mengganggu atau ber potensi mengganggu. Bila ada tindakan hukum yg dilakukan para sampradaya, maka Bendesa Agung yg akan menghadapi. Begitu juga komitmen Gubernur Bali yg mendukung SKB tersebut, dan meminta para Bendesa yang meyakini ajaran Sampradaya untuk mundur dari jabatan Bendesa.
Sebagai krama adat bali dan Krama bali yg berjuang untuk mengenyahkan Sampradaya dari tubuh Hindu Bali/Nusantara, tentu harus merapat kepada tokoh/pemimpin umat yg sehaluan, yang betul-betul punya komitmen untuk ngajegang dan memurnikan ajaran leluhur nusantara sebagai dasar Agama Hindu Bali/Nusantara.
“Karena perjuangan krama adat bali dan Krama bali ada diluar PHDI, maka wajib merebut PHDI dg menolak PHDI Pusat dan membentuk Majelis Agama Hindu Bali/Nusantara pengganti PHDI Pusat.”pungkasnya. (Nayaka Penjuru).
