PENJURU.ID | Bangkalan – Hadiri dialog kesehatan oleh Ikatan Mahasiswa Batokaban (IMB), Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, H. Nurhasan sampaikan beberapa hal kepada peserta dialog, Jum’at (11/12/2020).
Dalam penyampaiannya terkait masalah kesehatan yang sering menjadi kendala kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis adalah administrasi yang belum berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan itu ia menegaskan pentingnya tertib administrasi di pemerintahan desa. pihaknya mengakui sampai saat ini di Bangkalan masih terkendala pendataan tersebut.
“Hal yang sangat penting bagi pemerintah desa adalah tertib administrasi. Karena sampai saat ini permasalahan tersebut di Bangkalan belum selesai,” jelasnya.
Hal adalah syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan baik berupa layanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.
“ini kemudian ada hubungannya dengan dinas sosial. Kalau di desa ada namanya operator DTKS yang mendata semua penduduk di desa kemudian masuk ke kemensos,” ungkap Nurhasan.
Perlunya tertib administrasi tersebut agar tidak tumpang tindih antara data lama dan data terbaru penduduk. Hal itu akan berdampak pada pembagian bantuan sosial dari pemerintah yang turun ke masyarakat.
“Karena terkadang yang dipakai itu data lama. Sehingga juga berpengaruh pada penyaluaran bantuan sosial baik Jaminan Kesehatan, BLT, PKH dan bantuan lainnya,” tandasnya.
Ia berpesan kepada aparatur desa agar di Batokaban mulai memerhatikan hal itu. Sehingga permasalahan yang seperti itu dapat segera terselesaikan.
Mmt
