Perihal Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Camat dan Walinagari Diminta Transparan

Camat dan Walinagari Agam saat serahkan BLT kepada masyarakat Agam

PENJURU.ID, Agam – Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat Dr.H.Indara Catri meminta para Camat dan Walinagari menyalurkkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan transparan. Baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos, Provinsi maupun bantuan dari Kabupaten serta Nagari.

“Kita telah sepakat untuk mengambil keputusan serta sikap tegas. Agar semua nama penerima bantuan harus tertera sesuai kelompok bantuan yang diterima dan dibuatkan stikernya,” terang Bupati dua periode di saat berkunjung ke Kecamatan Canduang, pada Sabtu (16/5/2020).

Bupati menjelaskan penempelan nama-nama penerima bantuan di stiker tersebut bertujuan untuk mempermudah Camat dan Wali Nagari mengontrol dan mengkroscek data. Selain itu juga bisa menjadi pembeda antara siapa yang sudah menerima dan belum mendapatkan bantuan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya penggandaan penerima bantuan sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Karena faktanya sudah jelas,” sebut IC.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos dan Provinsi dua minggu kedepan sudah tuntas 30 persen. Sasarannya kepada masyarakat berstatus sebagai pegawai, TNI, Polri dan Petani. Namun, petani tidak dimasukkan kedalam penerima bantuan dikarenakan mereka tidak terpapar dan masih diperbolehkan beraktivitas. Setelah itu masuk kepada BLT dana desa dan bantuan lainnya. Untuk itu, Bupati Agam mengharapkan penerima BLT dapat mencakup 70 persen.

“Dalam hal ini kita perlu mendukung petani. Sebab BLT diyakini tidak bakal mencukupi untuk satu keluarga, maka masyarakat disubsidi oleh sektor pertanian. Syukur bagi masyarakat yang memiliki tabungan, bisa mengambil BLT ditambah tabungan dan subsidi pertanian, kalau tidak bagaimana,”.terang Indra Catri cagub Sumbar
Sementara itu, untuk BLT Dana desa, saat ini pihaknya tengah memvalidasi data. Karena di Canduang Koto Laweh hanya 30 persen penerima BLT dana desa, sisanya akan diusulkan ke kabupaten.

“Saat ini ada 89 KK lagi masyarakat kita yang tidak termasuk dalam kuota 30 persen penerima BLT dana desa. Untuk itu, kita berharap masyarakat bersabar dan jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak baik terkait bantuan ini. Dan jika masih ada yang ragu tentang data, silahkan tanya ke kantor nagari,” ungkapnya.

Pos terkait