Penjuru.id | Jakarta – Langkah strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengumpulkan para mantan Presiden Republik Indonesia untuk membahas dinamika geopolitik global mendapat apresiasi dari kalangan pakar hukum internasional. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut dinilai sebagai bentuk kepemimpinan kolektif dan kenegarawanan dalam merespons tantangan global yang semakin kompleks.
Fathur S.H yang juga pengamat serta Pakar hukum internasional menilai bahwa langkah Presiden Prabowo mencerminkan komitmen kuat dalam membangun konsolidasi nasional menghadapi ketegangan geopolitik dunia, mulai dari konflik regional, rivalitas kekuatan besar, hingga ancaman krisis ekonomi global. Melibatkan para mantan kepala negara dipandang sebagai strategi tepat untuk menyatukan pengalaman, perspektif, dan jejaring diplomasi yang dimiliki para pemimpin terdahulu.
Fathur menyebut, dalam konteks hubungan antarnegara, stabilitas politik domestik dan soliditas elite nasional merupakan modal utama dalam menjalankan diplomasi luar negeri. “Presiden menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan musyawarah dan kesinambungan kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan strategis. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum internasional dan praktik diplomasi modern,” ujarnya.
Lebih lanjut, forum dialog lintas generasi kepemimpinan tersebut dinilai memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan pengalaman para mantan presiden dalam menghadapi berbagai krisis internasional, pemerintah memiliki referensi historis yang kaya dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang adaptif namun tetap berlandaskan kepentingan nasional.
Langkah ini juga dipandang sebagai pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sekaligus siap berperan sebagai jembatan dialog dan stabilitas di kawasan maupun global.
Dengan inisiatif tersebut, Presiden Prabowo dinilai tidak hanya membangun konsolidasi internal, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai negara demokrasi besar yang matang dalam tata kelola kepemimpinan dan respons terhadap dinamika geopolitik dunia.
