PENJURU.ID | OPINI – Sebuah bangsa tidak hanya diuji ketika menghadapi krisis ekonomi, konflik politik, atau ancaman keamanan. Bangsa juga diuji melalui kemampuannya melindungi kehidupan masyarakat yang paling rentan. Di situlah sesungguhnya makna kehadiran negara menemukan relevansinya.
Kebakaran yang melanda Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 22 Agustus 2026, dan permukiman masyarakat Baduy di Kampung Cipaler, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, pada 19 November 2026, menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar penyebab kebakaran dan jumlah bangunan yang hangus. Kedua peristiwa tersebut mengingatkan kita bahwa ruang hidup masyarakat adat menyimpan identitas, sejarah, pengetahuan, dan sistem kehidupan yang tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan membangun kembali rumah.
Di Desa Adat Sade, kebakaran merusak sekitar 75 rumah adat, 69 toko seni, sejumlah lumbung, dan fasilitas budaya lainnya. Peristiwa tersebut berdampak terhadap 189 kepala keluarga dan 320 pelaku pariwisata berdasarkan pendataan sementara pemerintah pada Agustus 2026. Sementara itu, kebakaran di permukiman Baduy pada November 2026 mengakibatkan 21 rumah rusak berat, 11 rumah rusak ringan, serta kerusakan fasilitas adat berupa lumbung dan saung lisung. Sebanyak 48 kepala keluarga atau 132 jiwa terdampak menurut kaji cepat BPBD Provinsi Banten.
Kita tentu tidak boleh menyederhanakan kedua peristiwa tersebut sebagai bukti langsung kegagalan negara. Pemerintah telah melakukan penanganan dan mengupayakan pemulihan. Namun, peristiwa ini seharusnya mendorong evaluasi yang lebih mendasar: sejauh mana sistem perlindungan negara mampu menjaga keselamatan, kebudayaan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat?
Pembangunan dan Paradoks Kesejahteraan
Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. Pemerintah juga melaporkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,75 persen. Angka tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam sejumlah indikator ekonomi nasional.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, atau penurunan angka kemiskinan. Kita juga perlu mempertanyakan distribusi manfaat pembangunan, kualitas pekerjaan, akses terhadap pelayanan publik, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko kehidupan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk hidup sejahtera. Masyarakat yang kehilangan rumah, sumber penghidupan, atau aset budaya akibat bencana menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui statistik pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah pembangunan perlu kembali pada orientasi dasarnya. Pembangunan harus memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermartabat, bukan sekadar meningkatkan angka-angka makroekonomi. Amartya Sen melalui Development as Freedom (1999) mengingatkan bahwa pembangunan berkaitan erat dengan perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menentukan kehidupan yang bernilai.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan seharusnya juga tercermin dalam kemampuan negara melindungi kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk masyarakat adat.
Konstitusi yang Menjanjikan, Perlindungan yang Harus Dibuktikan
Indonesia bukan negara yang kekurangan landasan hukum untuk melindungi rakyatnya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan konstitusional mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial, kebudayaan, dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Jaminan tersebut bukan sekadar pernyataan normatif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang nyata.
Kebakaran di Sade dan Baduy memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat adat harus mencakup lebih dari pengakuan administratif. Negara perlu memastikan perlindungan ruang hidup, keberlanjutan pengetahuan tradisional, pemulihan ekonomi, dan penghormatan terhadap keputusan komunitas adat dalam proses rekonstruksi.
Rumah adat bukan sekadar bangunan fisik. Lumbung padi bukan sekadar tempat menyimpan hasil pertanian. Keduanya merupakan bagian dari sistem pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas masyarakat yang terbentuk melalui proses sejarah panjang.
Karena itu, pembangunan kembali permukiman adat tidak boleh hanya mengejar kecepatan penyelesaian fisik. Rekonstruksi harus mempertimbangkan keaslian arsitektur, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, dan mekanisme pengambilan keputusan adat.
Krisis Lingkungan dan Kerentanan Sosial
Persoalan lain yang tidak dapat kita abaikan adalah hubungan antara lingkungan dan keadilan sosial. Bencana memang memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Namun, dampaknya sering kali lebih berat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan, dan sumber daya untuk melakukan pemulihan.
Kebakaran di permukiman Baduy memperlihatkan tantangan tersendiri. Karakteristik geografis dan pola permukiman tradisional dapat menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mengandalkan gotong royong serta sumber air yang tersedia di sekitar kampung.
Situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan mitigasi bencana. Negara harus mengembangkan sistem kesiapsiagaan yang sesuai dengan karakteristik permukiman adat, tanpa memaksakan perubahan yang bertentangan dengan nilai dan ketentuan adat.
Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti pada respons setelah kejadian. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan secara terintegrasi dan menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan karakteristik khusus.
Demokrasi, Keadilan, dan Kepercayaan Publik
Krisis kebangsaan juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas demokrasi dan penegakan hukum. Demokrasi tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan. Demokrasi membutuhkan kebebasan menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Amnesty International Indonesia dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026 menyoroti persoalan perlindungan HAM, penyempitan ruang sipil, dan serangan terhadap pembela HAM. Penilaian tersebut merupakan temuan organisasi pemantau HAM yang perlu dibaca bersama laporan lembaga negara dan berbagai sumber independen lainnya.
Kritik masyarakat terhadap kebijakan publik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme demokrasi, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Pemerintah yang demokratis justru membutuhkan kritik untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Ketika masyarakat kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara juga berpotensi melemah. Padahal, kepercayaan publik tumbuh melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Mengembalikan Pancasila ke Dalam Kehidupan Bernegara
Seluruh persoalan tersebut membawa kita kembali pada pertanyaan mengenai makna Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara.
Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai simbol ideologis, materi pendidikan, atau rangkaian pidato kenegaraan. Nilai kemanusiaan harus hadir dalam perlindungan terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal. Nilai persatuan harus tercermin dalam penghormatan terhadap keberagaman budaya. Nilai kerakyatan harus diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, keadilan sosial harus menjadi orientasi setiap kebijakan pembangunan.
Negara tidak boleh memandang masyarakat adat sebagai kelompok yang sekadar mewarisi tradisi masa lalu. Mereka merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional dan kontribusi terhadap kekayaan peradaban Indonesia.
Pemulihan Sade dan Baduy karena itu harus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat adat secara lebih menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi berbasis karakteristik lokal, menyediakan dukungan pemulihan ekonomi, melindungi warisan budaya, dan melibatkan masyarakat adat dalam seluruh proses rekonstruksi.
Lebih luas lagi, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak warga negara berjalan dalam satu orientasi yang konsisten.
Negara Harus Hadir dalam Kehidupan Rakyat
Kebakaran di Sade dan Baduy mungkin akan berlalu dari pemberitaan. Bangunan yang rusak dapat dibangun kembali. Aktivitas ekonomi dapat dipulihkan. Namun, hilangnya pengetahuan tradisional, benda bersejarah, dan bagian dari identitas budaya tidak selalu dapat digantikan dengan pembangunan fisik.
Karena itu, bangsa ini perlu belajar bahwa melindungi masyarakat berarti juga melindungi sejarah, kebudayaan, lingkungan, dan masa depan mereka.
Kita tidak sedang mempertentangkan keberhasilan pembangunan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kita justru sedang mengingatkan bahwa pembangunan kehilangan makna ketika tidak mampu menjamin martabat manusia dan keadilan sosial.
Konstitusi telah memberikan arah yang jelas. Pancasila telah menyediakan landasan moral dan ideologis. Peraturan perundang-undangan telah memberikan instrumen hukum. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi negara dalam mewujudkan seluruh amanat tersebut.
Sebab, ukuran paling mendasar dari keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, atau seberapa banyak regulasi yang dihasilkan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh negara mampu melindungi rakyatnya, terutama ketika mereka menghadapi kehilangan, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan.
Konstitusi tidak boleh hanya hidup dalam lembaran negara. Konstitusi harus hadir dalam kehidupan rakyat.
Oleh: Nurdiyana, S.Pd., M.H.
Dosen Prodi PPKn Universitas Pamulang





