PENJURU. ID | Jeneponto – Gerakan Rakyat Turatea (GRT) kembali menagih komitmen Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan terkait penyelesaian dugaan skandal perselingkuhan dua legislator PKB asal Jeneponto dan Takalar.
Desakan ini mencuat setelah Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, berjanji menuntaskan persoalan tersebut dalam sepekan saat aksi demonstrasi di Hotel Aryaduta Makassar, Senin–Selasa (8–9/12/2025), bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Musywil) DPW PKB Sulsel.
Perwakilan GRT, Rahmat Hidayat, SH, menegaskan bahwa pihaknya menunggu realisasi janji tersebut.
“Sekretaris DPW PKB Pak Haekal sudah berjanji menuntaskan kasus ini dalam waktu seminggu dan memberikan rekomendasi tes DNA kepada Basir dan Sri. Kami ingin komitmen itu dibuktikan,” ujar Rahmat, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, tuntutan GRT bukan hanya respons atas rumor publik, melainkan langkah menjaga marwah lembaga legislatif.
“Marwah DPRD Jeneponto dan Takalar dipertaruhkan. Etika dan moral harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Aksi demonstrasi sebelumnya dilakukan di depan Hotel Aryaduta Makassar. Massa datang dengan mobil bak terbuka, pengeras suara, dan spanduk tuntutan. Situasi sempat memanas saat demonstran membakar ban bekas dan mencoba mendekat ke area hotel.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan skandal yang menyeret Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir, dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari keduanya kader PKB.
Jenderal Lapangan GRT, Rahmat Hidayat, menyebut dugaan tersebut memiliki dasar kuat.
“Ada pengakuan langsung dari yang bersangkutan dan keterangan mantan suami yang merasa dirugikan. Ini bukan isu kosong,” ungkapnya.
Rahmat juga menyebut bahwa peristiwa itu terjadi ketika Sri masih berstatus istri sah Herman, seorang pebisnis.
“Herman menemukan istrinya dalam kondisi hamil sepulang dari perjalanan bisnis. Sri bahkan mengaku menikah siri. Jadi ini bukan fitnah,” tambahnya.
Pada aksi tersebut, GRT mendesak DPW PKB Sulsel berkoordinasi dengan DPC PKB Jeneponto guna menonaktifkan Muhammad Basir dari jabatannya sebagai legislator dan mencabut statusnya sebagai kader PKB. Tuntutan serupa juga diarahkan kepada Sri Reski Ulandari.
GRT juga menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto dan DPRD Takalar segera menggelar sidang kode etik.
“Kami menuntut agar yang bersangkutan berani membuktikan kebenaran melalui tes DNA. Publik berhak mengetahui,” tegas Rahmat.
Ia menyebut laporan terhadap kasus ini telah masuk ke BK DPRD sejak sepekan lalu, namun belum terlihat langkah konkret.
“Jika tidak ada tindakan, kami akan kembali turun aksi,” tegasnya.
Di hadapan massa, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, menyatakan bahwa aduan publik telah diterima dan sedang dalam proses telaah internal partai.
“Surat aduan resmi sudah masuk. Kami sedang melakukan penelaahan sesuai mekanisme partai,” jelasnya.
Haekal menegaskan, keputusan tegas hanya dapat diambil berdasarkan bukti kuat.
“Ini tuduhan kepada seseorang. Bukti kuat diperlukan agar mekanisme partai dapat berjalan,” katanya.
Terkait desakan tes DNA, Haekal mengaku hal tersebut bisa saja menjadi bagian dari proses klarifikasi.
“Tes DNA salah satu opsi. Jika bukti-buktinya kuat, kami akan proses,” ungkapnya.
Sebelum massa membubarkan diri, Haekal menegaskan komitmen menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu seminggu.
“Tenang, silakan tagih. Dalam seminggu akan ada jawaban,” tutupnya.
Kini, GRT dan publik Sulawesi Selatan menanti langkah konkret DPW PKB Sulsel. Penegakan etika dan moral dinilai menjadi pertaruhan besar bagi marwah DPRD Jeneponto–Takalar sekaligus citra PKB di mata publik.
Jika partai serius menegakkan disiplin dan menjaga integritas, pencopotan atau penonaktifan kedua legislator tersebut dinilai sebagai langkah tepat memulihkan kehormatan lembaga dan menjaga nama baik partai.
