*CILEGON, BANTEN -* Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten, *H. Habibudin, SH*, menegaskan bahwa GINSI Banten tidak menolak Terminal Handling Charge (THC). Yang diperjuangkan GINSI Banten adalah agar THC dibayarkan langsung oleh pemilik barang kepada Terminal Operator, bukan melalui pelayaran.
Menurutnya, dari namanya saja sudah jelas: Terminal Handling Charge (THC) artinya biaya handling di terminal. Maka secara logika, yang berhak menerima pembayaran itu adalah Terminal Operator yang melakukan pekerjaan handling tersebut.
> “Kenapa pemilik barang harus bayar biaya handling di terminal ke pelayaran? Namanya saja Terminal Handling Charge. Alat bongkar muatnya, seperti Container Crane (CC), diinvestasikan oleh Terminal Operator, dioperasikan oleh SDM Terminal, dan kalau ada masalah handling, yang bertanggung jawab juga Terminal Operator. Jadi sudah seharusnya pemilik barang bayar langsung ke Terminal Operator,” ujar H. Habibudin, SH di Cilegon, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, skema saat ini di mana pemilik barang membayar THC ke pelayaran, menimbulkan tiga masalah besar:
*1. Pemilik barang bayar lebih mahal.*
Pemilik barang membayar biaya handling di terminal lebih mahal daripada yang dibayarkan pelayaran ke Terminal Operator. Selisihnya bisa sampai belasan dolar per kontainer 20 feet, dan tidak pernah dijelaskan secara rinci selisih itu untuk apa.
> “THC dan CHC itu aktivitasnya sama, yang membedakan hanya skema pembayarannya. CHC itu tagihan terminal ke pelayaran, THC itu tagihan pelayaran ke pemilik barang. Kalau selisihnya sampai belasan dolar, harus dijelaskan selisih itu untuk apa. Jangan dibungkus dengan kata ‘biaya lain’ yang tidak pernah dirinci,” tegasnya.
*2. Negara tidak mendapatkan pajak.*
Karena perusahaan pelayaran itu milik asing, transaksi THC yang melalui pelayaran tidak memberikan pemasukan pajak yang optimal bagi negara. Berbeda jika dibayarkan langsung ke Terminal Operator di Indonesia, maka transaksinya tercatat, resmi, dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.
*3. Pengenaan biaya menggunakan mata uang asing.*
Selama ini THC ditagihkan dalam US Dollar, yang dirupiahkan berdasarkan kurs Principle Pelayaran yang nilainya lebih tinggi dari kurs Bank Indonesia. Hal ini semakin membebani importir.
> “Kami di GINSI Banten mendukung THC diberlakukan. Tapi harus jelas, harus transparan, dan harus ada kepastian hukumnya. Jangan sampai THC hanya menjadi istilah baru, sementara pungutan lain yang tidak jelas tetap berjalan dan membebani pengusaha,” tambahnya.
Untuk itu, BPD GINSI Provinsi Banten mendukung penuh usulan dari BPP GINSI agar pemerintah dan pemangku kebijakan mulai mempertimbangkan skema pembayaran biaya handling di terminal dibayarkan langsung oleh pemilik barang ke Terminal Operator.
Skema ini, menurut H. Habibudin, sama seperti yang sudah berjalan di terminal breakbulk. Jika term-nya FIOS, maka pemilik barang membayar keseluruhan biaya bongkar muat kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atau operator yang menangani aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
> “Penanganan petikemas layaknya seperti bongkar muat breakbulk yang term-nya FIOS. Pemilik barang bayar langsung ke operator yang bekerja. Itu yang adil, transparan, dan masuk akal,” jelasnya.
GINSI BPD Provinsi Banten meminta pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan otoritas pelabuhan untuk segera membuat aturan yang jelas tentang komponen THC, besaran tarif yang wajar, dan mekanisme pembayarannya langsung ke Terminal Operator.
“Banten ini gerbang logistik. Kalau biayanya tidak transparan, yang rugi bukan hanya importir Banten, tapi juga ekonomi nasional. Karena itu kami minta semua pihak duduk bersama, buka-bukaan soal biaya, dan patuhi aturan yang berlaku,” pungkas H. Habibudin, SH.
