CILEGON, BANTEN -* Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten, *H. Habibudin, SH*, menegaskan dukungannya terhadap penertiban dan pemberlakuan Terminal Handling Charge (THC) secara transparan dan berkeadilan.
Menurutnya, selama ini persoalan THC menjadi salah satu sumber ketidakjelasan biaya dalam rantai logistik nasional. Di pusat, THC terus digembar-gemborkan harus diberlakukan. Namun di lapangan, praktik pungutan biaya justru berjalan tanpa kejelasan komponen, sehingga pada akhirnya membesarkan _cost_ atau biaya logistik yang ditanggung importir dan pada ujungnya konsumen.
> “Kami di GINSI Banten mendukung THC diberlakukan. Tapi harus jelas, harus transparan, dan harus ada kepastian hukumnya. Jangan sampai THC hanya menjadi istilah baru, sementara pungutan lain yang tidak jelas tetap berjalan dan membebani pengusaha,” ujar H. Habibudin, SH di Cilegon, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini banyak importir dibebani berbagai pungutan di luar biaya pokok pengiriman. Padahal, secara hitung-hitungan, biaya-biaya seperti EHS, EHC, Imbalance, administrasi, dan pungutan lainnya sudah ditagihkan secara terpisah oleh pihak pelayaran.
Karena itu, menurutnya, tidak bisa lagi ada alasan bahwa THC itu mahal karena sudah mencakup biaya lain yang tidak disebutkan. Jika memang ada biaya lain di dalam THC, maka harus disebutkan secara rinci: apa namanya, berapa nilainya, dan untuk layanan apa.
> “THC dan CHC itu aktivitasnya sama, yang membedakan hanya skema pembayarannya. CHC itu tagihan terminal ke pelayaran, THC itu tagihan pelayaran ke pemilik barang. Kalau selisihnya bisa sampai belasan dolar per kontainer 20 feet, harus dijelaskan selisih itu untuk apa. Jangan dibungkus dengan kata ‘biaya lain’ yang tidak pernah dirinci,” tegasnya.
Ketua GINSI Banten menilai, jika THC diberlakukan dengan benar, justru akan memberikan banyak manfaat.
*Pertama,* memberikan kepastian biaya bagi importir. Pengusaha bisa menghitung _cost_ secara akurat sejak awal, tanpa kejutan biaya di tengah jalan.
*Kedua,* menurunkan biaya logistik nasional. Biaya logistik Indonesia yang masih tinggi tidak akan turun kalau pungutan yang tidak transparan terus dibiarkan.
*Ketiga,* memberikan pemasukan yang jelas bagi negara. Jika THC masuk dalam skema yang resmi, tercatat, dan dikenakan pajak sesuai ketentuan, maka negara juga mendapatkan pemasukan. Berbeda dengan pungutan tidak resmi yang tidak tercatat dan tidak memberikan kontribusi kepada negara.
> “Kalau THC ini diperlakukan dengan benar, ada pemasukan negara, ada kepastian usaha, dan biaya logistik bisa ditekan. Itu yang kami perjuangkan. Bukan menolak THC, tapi meminta THC yang adil dan transparan,” tambahnya.
Untuk itu, GINSI BPD Provinsi Banten meminta pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan otoritas pelabuhan untuk segera membuat aturan yang jelas tentang komponen THC, besaran tarif yang wajar, dan mekanisme pengawasannya.
GINSI Banten juga meminta agar seluruh pihak pelayaran dan terminal membuka secara transparan struktur biayanya, agar tidak ada lagi tumpang tindih pungutan yang membebani dunia usaha, khususnya importir di Banten yang menjadi salah satu pintu masuk utama logistik nasional melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, dan Bojonegara.
> “Banten ini gerbang logistik. Kalau biayanya tidak transparan, yang rugi bukan hanya importir Banten, tapi juga ekonomi nasional. Karena itu kami minta semua pihak duduk bersama, buka-bukaan soal biaya, dan patuhi aturan yang berlaku,” pungkas H. Habibudin, SH.
